TANJUNG SELOR – Pada triwulan I 2019, inflasi di wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) termasuk Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diperkirakan berada pada rentang 3,30 hingga 3,70 persen. Demikian disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional (KEKR) Laporan Nusantara Februari 2019, Selasa (5/3).
Pun demikian, ada beberapa risiko tetap harus diwaspadai. Antara lain, kemungkinan cuaca ekstrim yang dapat menyebabkan banjir atau longsor khususnya di
Sulawesi dan Mapua, peningkatan harga emas internasional, serta peningkatan permintaan menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tahun 2019. “Untuk meminimalisir risiko peningkatan tekanan inflasi 2019, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah menyiapkan beberapa kebijakan strategis. Beberapa program baru pada 2019 akan segera diinisiasi sesuai dengan kerangka peta jalan pengendalian inflasi daerah periode 2019-2021 yang mencakup upaya untuk
menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K),” beber Irianto.
Dari sisi ketersediaan pasokan, implementasi program TPID terutama fokus pada pasokan komoditas beras, daging ayam ras, ikan segar, cabai rawit, cabai merah, serta
bawang merah. Beberapa program yang telah dan akan terus dilakukan antara lain adalah sistem pertanian tanaman bahan makanan dan unggas yang terintegrasi di
Bali Nusra. Lalu, perluasan urban farming di Sulawesi, Kalimantan, dan Bali Nusra. Selanjutnya, kerja sama penyediaan pasokan ikan dengan pelaku industri ke pasar tradisional di Mapua, pemberian bantuan teknis dan sarana prasarana penangkapan ikan di Mapua dan Sulawesi, pengembangan klaster ikan bandeng dan aneka bumbu di
Sulawesi, dan penguatan distribusi pasokan daging ayam ras beku sebagai alternatif daging ayam ras segar di Kalimantan.
Sementara untuk menjaga kelancaran distribusi, TPID menjalankan berbagai program untuk memperkuat kerja sama antardaerah serta memastikan tersedianya infrastruktur transportasi yang memadai. “Penguatan perdagangan antardaerah dilakukan baik
antarprovinsi di KTI, antara provinsi di luar KTI, antarkabupaten dalam satu provinsi, maupun antara kabupaten di dua provinsi yang berbeda,” ungkap Irianto. Penguatan
infrastruktur transportasi dan konektivitas ditempuh oleh TPID melalui pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan untuk memastikan kelancaran distribusi barang
dari daerah asal ke daerah tujuan.
Sementara itu, berdasarkan berita resmi statisk Perkembangan Indeks Harga Konsumen/Inflasi Provinsi Kaltara Bulan Februari 2019 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, pada Februari 2019, terjadi deflasi sebesar minus 0,03 persen di Kaltara. Sementara tingkat inflasi tahun kalender sebesar 0,94 persen dan inflasi tahun ke tahun 5,38 persen.
Deflasi di Kaltara, khususnya Kota Tarakan dipengaruhi oleh penurunan indeks harga pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar minus 2,35 persen dan kelompok perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar sebesar minus 0,11 persen. Sedangkan
yang mengalami peningkatan indeks adalah pada kelompok transportasi, komunikasi dan jasa keuangan sebesar 4,40 persen, selanjutnya kelompok sandang sebesar 0,07 persen, kemudian kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau sebesar 0,05 persen, serta kelompok kesehatan sebesar 0,04 persen. Sementara indeks harga pada kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga, sebesar 0,00 persen.(humas)
