TANJUNG SELOR – Sesuai laporan terkini yang disampaikan oleh Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) I Wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), realisasi pengerjaan jalan nasional di provinsi termuda di Tanah Air ini, hingga sekarang sudah mencapai 70 persen lebih. Untuk diketahui, melalui APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional), tahun ini dialokasikan dana Rp 487,9 miliar, untuk membangun jalan sepanjang kurang lebih 551,66 kilometer (Km). Dengan spesifikasi pengerjaan, mulai dari rehabilitasi hingga pembangunan jalan baru.
Gubernu Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, seluruh anggaran tersebut diperuntukkan untuk sejumlah pekerjaan di ruas jalan berstatus jalan nasional. Di antaranya, jalan dari batas Bulungan-Tanjung Selor-Tanjung Palas-Sekatak Buji-Malinau-Mansalong-SP 3 Apas-Simanggaris-Sei Ular dan Lingkar Pulau Sebatik.
“Sesuai informasi Satker PJN I Wilayah Kaltara, per 14 November 2019, realisasi pengerjaan fisik seluruh penanganan jalan, termasuk jembatan di ruas jalan yang direncanakan, rata-rata sudah di atas 70 persen,” kata Irianto.
Secara rinci, sebutnya, sesuai informasi, pada 2019 ada 10 paket yang dikerjakan oleh Satker PJN I Wilayah Kaltara. Meliputi penanganan ruas jalan Sekatak Buji-Malinau dengan nilai kontrak Rp 169,2 miliar. Progress fisik pengerjaannya mencapai 90,17 persen.
Turut juga dilaksanakan pemeliharaan jalan terhadap jalan Batas Bulungan-Tanjung Selor dengan nilai kontrak Rp 192,5 miliar. Di mana realisasi fisiknya kini mencapai 74,52 persen. Kemudian pemeliharaan Jalan Tanjung Selor-SP 3 Tanjung Palas-Sekatak Buji dengan nilai kontrak Rp 3,4 miliar, untuk realisasi fisiknya sebesar 82 persen.
Selain itu, ada pemeliharaan jalan Malinau-Mensalong-SP Tiga Apas dengan nilai kontrak Rp 64 miliar. Realisasi pengerjaan mencapai 96,32 persen. Juga ada kegiatan pemeliharaan jalan SP 3 Apas-Simanggaris-Batas Negara (Serudong), SP Tiga Apas Pos Gabungan Batas Negara-Sei Ular dan penanganan longsoran di Lingkar Pulau Sebatik.
Dikatakan Gubernur, selain melalui APBN, masih untuk pembangunan infrastruktur jalan di Kaltara, Pemprov Kaltara juga mengalokasikan dana melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) 2019 senilai Rp 48,3 miliar. Kemudian ditambah dengan Rp 64,3 miliar dari APBD melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Sehingga total anggaran yang dialokasikan senilai Rp 112,5 miliar.
“Anggaran ini untuk 31 paket kegiatan yang tersebat di 4 kabupaten dan 1 kota di Kaltara. Dari 31 paket, realisasi fisiknya mencapai 63,22 persen,” kata Gubernur, dengan didampingi Yusran, Kepala Bidang (Kabid) Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara.
Seperti diberitakan, sejak dua kali berkunjung di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) pada akhir 2014 dan akhir 2017 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengungkapkan keinginannya untuk berkunjung kembali ke Kaltara. Salah satunya ingin meninjau lokasi pembangunan jalan yang masuk dalam agenda pembangunan infrastruktur prioritas dalam Pemerintah Presiden Jokowi. Di antaranya jalan nasional.
Pemerintah Pusat, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat secara bertahap terus membangun infrastruktur khususnya jalan di Pulau Kalimantan. Tahun 2019 ini misalnya, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (ABPN), Provinsi Kaltara mendapatkan anggaran Rp 487,9 miliar (M), untuk penanganan ruas jalan nasional sepanjang 551,66 kilometer. Anggaran ini di luar proyek pembangunan jalan perbatasan, yang didanai melalui Satker tersendiri. (humas)
