TANJUNG SELOR – Sebanyak 100 kepala keluarga (KK) yang mengikuti program transmigrasi akan tiba di Kabupaten, Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dalam pada awal Desember. Dari 298 jiwa transmigran asal Jawa Timur itu dilepas secara resmi oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar menggunakan moda transportasi laut.
“Sudah dilepas secara resmi oleh Pak Menteri, pada Rabu (27/11) lalu. Rencananya ada 390 KK transmigran akan datang. 253 KK transmigra berasal dari Pulau Jawa, sedangkan 137 adalah transmigran lokal,”kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, H Armin Mustapa, Kamis (28/11).
253 KK transmigran asal Pulau Jawa tersebut terdiri dari 33 KK asal Yogyakarta, 110 KK transmigran asal Jawa Tengah, dan 110 KK asal Jawa Timur. Dari 110 KK transmigran asal Jawa Timur itu, 10 KK-nya menyusul datang ke Kabupaten Bulungan. Armin memperkirakan, 100 KK transmigran asal Jawa Timur itu tiba di Kaltara pada awal Desember mendatang.
Ia mengatakan jika mengungkinkan setibanya warga transmigrasi di Tarakan, akan langsung diberangkatkan ke permukiman transmigrasi di Satuan Pemukiman (SP 10) Tanjung Buka. Bersamaan dengan itu pula, awal Desember mendatang, Mendes-PDTT juga akan berkunjung ke Kaltara untuk menyambut transmigran asal Pulau Jawa itu. “Bersama dengan petugas dari Kabupaten Bulungan, Pemerintah Provinsi Kaltara akan melakukan penjemputan di pelabuhan Malundung nantinya. Sedangkan di Bulungan nantinya, Pak Menteri akan melakukan penyambutan sekaligus meninjau lokasi transmigran,” jelasnya.
Untuk diketahui biaya pembangunan Rumah Transmigran dan Jamban Keluarga (RTJK) dan Sarana Air Bersih (SAB) dilakukan dengan sistem sharing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), dan untuk transport, penginapan, pembekalan dan lain-lain dibiayai daerah asal. Sedangkan untuk Jaminan Hidup (Jadup) selama 18 bulan dan pelaksanaan transmigrasi lokal dibiayai oleh pemerintah pusat.
“Sebelum diberangkatkan mereka sudah mendapatkan pelatihan keterampilan pertanian untuk mengolah lahan,” sebutnya.
Ia juga menjelaskan bahwa dalam program transmigrasi ini pemerintah provinsi hanya sebagai fasilitator/penghubung antara pemerintah kabupaten dan ia optimis melalui program transmigrasi yang dicanangkan pemerintah akan meningkatkan taraf hidup masyarakat Indonesia menjadi lebih baik.
Saat ini, Disnakertrans Kaltara juga tengah menyiapkan rencana kawasan transmigrasi di Kecamatan, Tana Lia, Kabupaten Tana Tidung.
Pembuatan rencana kawasan transmigrasi sudah penandatanganan kontrak pada 17 Juli 2019 lalu. Penyediaan RKT ini sebagai upaya persiapan jika sewaktu-waktu ada kegiatan penempatan transmigran baru oleh pemerintah (pusat). Penyediaan RKT pun sebagai sinkronisasi antara program pusat dan daerah.
“Jika pusat nanti mengadakan penempatan, sudah ada tempat. Dan kita melaksanakan ini berdasarkan arahan pusat,” ujarnya.
Armin belum mengetahui secara pasti berapa luas RKT yang disiapkan di Tana Tidung. Namun kegiatan tersebut ditarget selesai dalam jangka waktu 3 bulan. “Setelah RKT-nya nanti ada, nanti Bappenas akan menindaklanjutinya,” ujarnya.
Pembuatan RKT tidak hanya untuk menjadi lokasi transmigrasi, melainkan secara jangka panjang diarahkan menjadi kota baru yang mandiri. “Tentunya akan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” jelasnya.
Seperti diketahui, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar memberangkatkan 100 KK dari Jawa Timur untuk mengikuti program transmigrasi ke Kalimantan Utara. Halim mengatakan, Kemendes-PDTT akan terus memantau kondisi para transmigran di sana.
Halim berharap program transmigrasi ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Tentu kita berharap dengan distribusi penduduk. Kemudian lahan yang lebih luas lagi dibanding yang ada di Jatim meningkatkan kesejahteraan mereka dan otomatis nilai agregatnya menjadi kesejahteraan kerja,” pungkas Halim. (humas)
