Tarakan – Kesadaran Politik Perempuan untuk berpartisipasi dalam Pemilu maupun Pilkada di Provinsi Kalimantan Utara meningkat dan dinilai Cukup Baik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kaltara, Suryani selaku salah satu Narasumber pada kegiatan Dialog Publik bertajuk ” Demokrasi di Perbatasan”, di Up Hill Cafe Tarakan, pada kamis (11/3/2021) lalu.
Suryani menyampaikan lebih lanjut, bahwa kesadaran Politik perempuan untuk berpolitik di Kalimantan Utara tidak dapat diremehkan. Keterlibatan Perempuan dalam berdemokrasi di Kalimantan Utara sangat meningkat, Bisa dilihat dari partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tahun 2019 dan Pemilihan Serentak Lanjutan 2020.
“Bahkan di Wilayah Kaltara ini, yang menjadi Ketua DPRD Provinsi adalah Perempuan, begitu juga dengan Kepala Daerah di Kabupaten Nunukan yang terpilih juga Perempuan. Artinya Kesadaran Politik Perempuan di Kaltara cukup baik. tidak hanya sebagai “pelengkap” untuk memenuhi kuota 30 persen keterwakilan Perempuan.” Jelasnya.
Kegiatan dialog publik tersebut juga dihadiri Narasumber nasional, Rahmat Bagja, Anggota Bawaslu RI Kordinator Divisi Sengketa. Rahmat Bagja Menyampaikan bahwa, Masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) di perbatasan jadi perhatian serius Bawaslu RI dalam Pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada.
Letak Geografis Wilayah Kaltara yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadi tantangan dalam Pemutakhiran Data Daftar Pemilih, dimana permasalahannya adalah masih terdapatnya Pemilih yang juga terdaftar sebagai warga negara Malaysia di Wilayah Perbatasan Kalimantan Utara.
Menurutnya, dari Pemilu ke Pemilu, Daftar Pemilih ini merupakan permasalahan tetap bagi Penyelenggara Pemilu, Namun Rahmat Bagja optimis permasalahan Daftar Pemilih ini perlahan-lahan ‘Benang Kusutnya’ mulai terurai.
“Buktinya, Daftar Pemilih dari Pemilu 2019 lalu juga pada Pemilihan Serentak Lanjutan 2020 semakin baik”. Ungkap Rahmat Bagja.
Keseriusan Bawaslu dalam menyelesaikan permasalahan Daftar Permilih ini merupakan usaha Bawaslu dalam melakukan pengawasan dan menjaga Hak Pilih setiap warga negara di perbatasan.
Dekan Fakultas Hukum Universitas Borneo Tarakan, Yahya Ahmad Zein yang juga salah satu Narasumber dalam dialog publik tersebut. Menyampaikan terkait Tantangan Penyelenggara Pemilu di Perbatasan yakni Bagaimana merubah pemahaman masyarakat diperbatasan terkait Demokrasi.
Kondisi Masyarakat saat ini di Perbatasan, yakni disatu sisi Masyarakat menaruh harapan yang sangat besar terkait kesejahteraan hidup dan Demokrasi yang baik, Namun disisi lain Masyarakat menganggap bahwa partisipasi dalam pemilu tidak memiliki dampak terhadap kesejahteraan dan Berdemokrasi.
“Sedangkan Pemilu merupakan indikator paling besar dalam menentukan Demokrasi berjalan degan baik” Ungkapnya.
Menurutnya, merubah pemahaman masyarakat ini merupakan pekerjaan besar bagi Penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu. Bawaslu Perlu merancang model sosialisasi yang menyentuh seluruh elemen Masyarakat tentang pentingnya berperan aktif dalam Pemilu.
(App)
