TANJUNG SELOR – Selain mempersiapkan tim kecil untuk bantuan kemanusian bagi korban gempa bumi dan tsunami di Palu dan Donggala, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie juga memperingatkan akan dampak lain dari kejadian tersebut. Yakni, makin berkurangnya dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara tahun depan. “Kita harus bersiap menghadapi kemungkinan kekurangan uang pada tahun depan. Karena APBN akan banyak dialihkan ke daerah terdampak gempa di Palu dan Gorontalo,” kata Gubernur, Senin (1/10).
Berdasarkan hasil koordinasi dan komunikasi Gubernur dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, fokus APBN tahun depan akan diperuntukkan bagi perbaikan infrastruktur dan suprastruktur di Palu dan Donggala. “Di Lombok saja, menurut Mendagri dibutuhkan anggaran sekitar Rp 15 triliun. Kerusakan disana, saya kira masih tidak separah di Palu dan Donggala,” urai Irianto.
Untuk mengantisipasinya, Gubernur mengarahkan agar Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menghitung ulang sumber pendapatan pada APBD 2019. “Kita harus menghitung ulang APBD 2019. Tapi, kita juga harus fokus dulu ke penetapan Perda Perubahan APBD 2018. Ini harus disegerakan agar pemerintahan Kaltara tetap berjalan sebagaimana mestinya,” jelas Gubernur.
Gubernur berharap setelah Perubahan APBD ditetapkan peraturan daerahnya, dapat pula disegerakan pembahasan APBD 2019. “Kalau masih alot, apa boleh buat kita akan terbitkan Perkada (Peraturan Kepala Daerah). Hal ini sudah saya ucapkan berulang kali. Dan, soal isi Perkada akan kita bicarakan. Tentunya kalau Perkada sudah diterbitkan maka risiko harus siap diterima,” tuntas Gubernur.(humas)
