Setahap demi setahap, progress pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor mulai dilalui. Teranyar, perwakilan 12 kementerian, bersama pemerintah kabupaten dan provinsi menandatangani kesepakatan rencana aksi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang percepatan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor. Di sisi lain, dukungan internal pun mengalir terhadap rencana yang digagas Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie ini.
– DARA AURORA, Humas Pemprov Kaltara
TERSIRATNYA dukungan dari kalangan internal, dalam artian masyarakat di Kaltara terhadap percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor, cukup tergambar dari tetamu yang hadir saat penandatanganan kesepakatan pelaksanaan InpSres No. 9/2018 di Graha Sawala, Gedung Ali Wardhana Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian, Jakarta, Rabu (27/3) lalu.
Saat itu, hadir sejumlah tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pendidikan juga para pemimpin daerah di Kaltara. Seperti H Budiman Arifin, mantan Bupati Bulungan; Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT) Prof Adri Patton, Rektor Universitas Kaltara (Unikaltar) Prof Jabarsyah. Lalu, adapula Henoch Merang, tokoh adat Dayak Dayak.
Dari kalangan kepala daerah, hadir Bupati Bulungan H Sudjati, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafidz, Walikota Tarakan dr H Khairul, dan lainnya. “Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kehadiran para tokoh masyarakat, tokoh adat juga kepala daerah di Kaltara pada acara tersebut. Kehadiran mereka, secara tersirat menunjukkan dukungan terhadap upaya Pemprov Kaltara serta kementerian terkait untuk mempercepat realisasi pembangunan KBM Tanjung Selor,” kata Gubernur.
Pentingnya dukungan dari para pihak tersebut, dikarenakan KBM Tanjung Selor membutuhkan banyak perjuangan untuk dapat segera direalisasikan. Untuk itu, diakui Gubernur bahwa Pemprov Kaltara tak bisa bergerak sendiri tanpa ditopang oleh komponen masyarakat juga pemerintah daerah di Kaltara. “Keberadaan KBM Tanjung Selor ini untuk Kaltara, bukan hanya Bulungan. Lantaran, KBM akan menjadi pusat pemerintahan yang terintegrasi dengan sarana-prasarana penunjang juga kegiatan perekonomian masyarakat di setiap kabupaten dan kota di Kaltara,” jelas Irianto.
Dari itu, sembari memperjuangkan dukungan penganggaran juga kebijakan lainnya dari 12 kementerian sesuai Inpres No. 9/2018, Irianto juga mengencarkan perjuangannya mewujudkan pembangunan sejumlah sektor yang akan berimplikasi terhadap percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor. Salah satunya, dari sektor perhubungan. “Di sektor perhubungan, bandara di setiap kabupaten dan kota di Kaltara diusulkan untuk dikembangkan. Termasuk Bandara Juwata Tarakan, yang nantinya menjadi pintu masuk utama masyarakat dari luar Kaltara. Juga gerbang terdepan untuk masuknya investasi,” ungkap Gubernur.
Lalu, adapula kegiatan pembangunan sarana jalan di kawasan KBM Tanjung Selor. “Sebagaimana diketahui, setiap pembangunan yang akan dilakukan tentunya akan berdampak terhadap kehidupan sosial. Dalam hal ini, dukungan masyarakat, utamanya tokoh masyarakat terhadap program yang dijalankan pemerintah sangat penting. Tanpa dukungan mereka, program tersebut akan berjalan lamban,” papar Irianto. Wujud lain dari upaya yang terkait percepatan KBM Tanjung Selor, adalah rencana pembangunan PLTA Kayan dengan total daya 9 ribu MW.
Gubernur berharap, misi yang diusung Pemprov Kaltara ini benar-benar didukung oleh masyarakat, tokoh masyarakat, tokoh adat juga kepala daerah di Kaltara. “Tujuannya tidak lain, untuk memajukan Kaltara. Mensejahterakan masyarakatnya, dengan tetap mempertimbangkan keberlanjutan kelestarian lingkungan hidup,” ulas Gubernur.
Support dari kalangan praktisi pendidikan pun tak kalah penting. Irianto menilai, faktor internal ini turut mempengaruhi akselerasi dari upaya percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor. “Sumbangsih kalangan akademisi, baik untuk mengedukasi juga memberikan pemahaman yang sejalan dengan rencana pemerintah kepada masyarakat, adalah krusial. Selain itu, kritik konstruktif dari praktisi pendidikan akan menjadi masukan berharga bagi Pemprov untuk dapat membangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” ucapnya. (bersambung)
