TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie kembali menegaskan usulan pembukaan jalur feri Tawau, Sabah, Malaysia ke Tarakan, Kaltara pada pertemuan terbatas dengan Ketua Menteri Sabah YAB Datuk Seri Panglima Haji Mohd. Shafie bin Haji Apdal, kemarin (2/10).
Menurut Irianto, membuka jalur transportasi laut langsung diantara kedua negara tersebut, akan mempengaruhi banyak hal, dalam artian positif. “Ini berkaitan pula dengan rencana pemindahan ibukota negara ke Kaltim (Kalimantan Timur). Salah satu dampaknya, adalah peningkatan arus transportasi kendaraan bermotor dari kedua negara melalui feri tersebut. Tentu saja, hal ini akan diatur lebih lanjut sesuai peraturan yang berlaku di kedua negara,” tutur Irianto.
Selain itu, usulan ini juga untuk menopang keberadaan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang akan dibangun di Kaltara. Disampaikan Gubernur, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengusulkan 5 PLBN kepada pemerintah pusat. Namun, untuk tahun ini ada 2 PLBN yang akan segera dibangun, yakni PLBN Terpadu Sebatik, dan PLBN Terpadu Long Midang. “Selain membuka jalur feri Tawau-Tarakan, juga penting untuk membuka akses orang dan barang dari Sebatik-Tawau,” jelas Gubernur.
Infrastruktur penunjang lainnya yang telah disediakan Pemerintah Indonesia, adalah akses jalan. Dituturkan Irianto, sejumlah ruas jalan di kawasan perbatasan kini telah dibangun dalam kondisi yang baik. “Usulan lain yang perlu dibahas pada tingkat pemerintah pusat masing-masing, adalah review border trade agreement (BTA). Review harus dilakukan, karena adanya permasalahan dalam penerapannya, dan selalu dibahas setiap tahun,” urai Irianto.
Menanggapi usulan tersebut, Ketua Menteri Sabah mengaku bahwa semua usulan tersebut akan diupayakan untuk dibicarakan dan direalisasikan pada tahun ini. Namun, apabila tak dapat dilakukan tahun ini maka akan dibahas pada 2020. “Soal BTA, Pemerintah Malaysia memang berencana menghidupkan kembali BTA, diterapkan maksimal bahkan harus ditingkatkan,” ungkapnya.
Untuk BTA, Ketua Menteri Sabah menginginkan agar aturan mengenai jenis dan berat barang yang dapat diperdagangkan diantara kedua negara dapat dibahas lebih lanjut. “Untuk usulan feri, akan kami bahas lebih lanjut pada tingkat pemerintah pusat. Usulan ini, sangat baik karena akan meningkatkan kualitas hubungan baik antara Indonesia dan Malaysia,” jelasnya.
Diungkapkannya juga, Pemerintah Malaysia juga berencana mengembangkan kawasan perbatasan Malaysia-Indonesia di Seimenggaris. “Ini, berkaitan dengan kemudahan akses orang dan barang serta arus transportasi kendaraan dari Indonesia ke Malaysia juga sebaliknya. Ini dampaknya besar sekali, utamanya bagi masyarakat setempat,” urainya.
Ketua Menteri Sabah pun mengusulkan agar didaerah perbatasan, untuk dapat mengedepankan penggunaan mata uang Rupiah dan Ringgit. “Kita sedianya, tidak lagi harus bergantung kepada Dollar Amerika, namun lebih mengedepankan mata uang Rupiah dan Ringgit. Ini untuk meningkatkan kedaulatan kedua negara serumpun,” tuturnya.
Sebagai informasi, pada pertemuan yang berlangsung tertutup di ruang pertemuan lantai 2 Swiss-Belhotel Tarakan itu, Delegasi Sabah, Malaysia dipimpin oleh Ketua Menteri Sabah YAB Datuk Seri Panglima Haji Mohd. Shafie bin Haji Apdal. Sementara Delegasi Kaltara, Indonesia dipimpin Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie.
Didalam delegasi Sabah, Malaysia hadir perwakilan Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar yakni YB Datuk Christina Liew Chin Jin (timbalan ketua Menteri/Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar), perwakilan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan yakni YB Datuk Dr Jaujan bin Sambakong (timbalan ketua Menteri Kerjaan Tempatan dan Perumahan), Menteri Pertanian dan Industri Makanan YB Datuk Wong Hong Jun, Menteri Pelajaran dan Inovasi YB Datuk dr Yusof bin Yacob, Setiausaha Kerajaan Negeri YB Datuk Seri Panglima Hashim bin Paijan, Pesuruhjaya Polis Sabah YDH CP Datuk Omar bin Hj Mammah, dan lainnya.
Sementara delegasi Kaltara, Indonesia dihadiri Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara H Suriansyah, Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafidz, Kepala Biro Pembangunan Setprov Kaltara/Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Kaltara Sunardi, perwakilan Polda Kaltara (Danpolairud), dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara Datu Iqro Ramadhan.(humas)
