Gubernur: Atas Nama Masyarakat Indonesia di Kaltara, Kami Ucapkan Terima Kasih
TARAKAN – Untuk keempat kalinya sejak menjadi Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo atau Jokowi hadir di Bumi Benuanta—sebutan Kalimantan Utara (Kaltara). Kedatangan orang nomor satu di republik ini mendapat sambutan hangat dari seluruh lapisan masyarakat.
“Atas nama rakyat Indonesia di Kaltara, kami menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Jokowi yang sudah bersedia hadir kembali di Kaltara,” ucap Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat mendapatkan kesempatan memberikan sambutan selamat datang di Gedung Tenis Indoor Telaga Kramat Tarakan, Rabu (18/12).
Untuk diketahui, kedatangan Jokowi kali ini adalah yang keempat kalinya. Pertama Jokowi hadir di Tarakan dan Sebatik, Nunukan pada 15-16 Desember 2014. Atau sekitar dua bulan setelah dilantik sebagai Presiden untuk periode pertamanya.
Kedatangan Presiden Jokowi kedua di Kaltara dilakukan pada Rabu, 23 Maret 2016. Yaitu untuk meresmikan Bandara Juwata Tarakan. Selanjutnya pada hari Jumat, 6 Oktober 2017 Presiden Jokowi kembali ke Kaltara. Bahkan untuk pertama kalinya dalam sejarah, Jokowi sebagai satu-satunya Presiden yang telah menginjakkan kakinya di Tanjung Selor, Bulungan.
Rabu (18/12), mantan Walikota Solo yang juga pernah menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta ini, ke Kaltara lagi. Agenda pertama, setibanya di Tarakan sekitar pukul 16.30 WITA kemarin, Presiden yang didampingi beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju langsung melakukan pertemuan dengan masyarakat, dan sekaligus menyerahkan sertifikat tanah di Gedung Indoor Telaga Keramat.
Dalam sambutannya, selain menyampaikan terima kasih atas kesediaannya hadir kembali di Kaltara, atas nama masyarakat, Gubernur Irianto Lambrie juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden yang telah memberikan sertifikat secara gratis.
Dengan adanya sertifikat kata Gubernur, masyarakat akan memiliki legalitas atau kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanahnya. Irianto menegaskan, Pemerintah Daerah beserta jajarannya sangat mendukung program Presiden Jokowi yang menginginkan seluruh bidang tanah di Indonesia sudah berserifikat pada 2025 mendatang.
Tak hanya tanah garapan atau tanah yang digunakan untuk tempat tinggal, dalam kesempatan itu, Gubernur juga menyampaikan di Kaltara ada 100 ribu hektare lebih lahan pertambakan. Saat ini, atas kebijakan Presiden Jokowi juga, dari luasan lahan tambak tersebut sebagian besarnya sudah bersertifikat.
“Terima kasih juga kami ucapkan kepada Bapak Presiden yang telah menempati janji kepada masyarakat Kaltara. Dari usulan yang sempat kita sampaikan pada kunjungan 6 Oktober 2017 lalu, telah direalisasikan. Dari usulan 1500 bidang (persil) lahan tambak, telah diterbitkan sertifikatnya,” kata Irianto lagi.
Sementara itu dalam pesannya saat menyerahkan sertifikat kepada masyarakat, Presiden Jokowi menegaskan, selain sebagai bukti atau legalitas kepemilikan hak atas tanah, sertifikat juga bisa dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kebutuhan modal usaha.
“Sertifikat yang bapak ibu terima ini, boleh “disekolahkan” (menjadi agunan di bank). Tapi saya berpesan, saya wanti-wanti. Kalau mau minjam harus ekstra hati-hati. Jangan meminjam hanya untuk kebutuhan kesenangan semata. Tapi gunakan untuk keperluan yang produktif. Untuk modal usaha, atau untuk investasi. Silakan gunakan,” tegas Presiden Jokowi di depan sekitar 1. 000 warga yang baru saja menerima sertifikat.
Selain menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat, Presiden Jokowi juga diagendakan melakukan beberapa kegiatan lain selama di Kaltara. Rabu malam (18/12), Jokowi dijadwalkan melakukan pertemuan dengan para tokoh masyarakat, tokoh agama dan lainnya di Tarakan. Kamis (19/12), Jokowi melakukan kunjungan sekaligus meninjau jalan dan PLBN di daerah perbatasan, Krayan, Nunukan. Sebelum kembali ke Jakarta, Jokowi singgah di Malinau dan sekaligus saat dalam penerbangan di atas helikopter akan memantau lokasi pembangunan PLTA di Kaltara.
Turut dalam rombongan Presiden, di antaranya Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN, Erick Tohir dan juga Menteri Sekretaris Negara, Pramino Anum. (humas)
