TANJUNG SELOR – Pada 5 tahun kedepan, ada sejumlah program prioritas infrastruktur wilayah Kalimantan, termasuk di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Di Kaltara, program prioritas tersebut, salah satunya untuk mendukung pengembangan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning, Kabupaten Bulungan lewat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kayan.
Dikatakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, program prioritas lainnya yang juga menopang pembangunan di Kaltara, adalah rencana pembangunan jalan lintas tengah dan pararel perbatasan Kalimantan. “Dalam hal ini, Kementerian PPN/Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) memprioritaskan pada penyelesaian konektivitas Trans Kalimantan. Dimana, tujuannya adalah membuka isolasi dan mendorong pertumbuhan kawasan perbatasan,” kata Irianto.
Kementerian PPN/Bappenas juga mencatatkan pembangunan pelabuhan hub Kijing di Pontianak, Kalimantan Barat (Kalbar). Pelabuhan ini merupakan bagian dari 7 pelabuhan hub integrated port network. Lalu, ada rencana pembangunan bandar udara (Bandara) baru Singkawang untuk mendukung bidang kepariwisataan di Kalimantan, sekaligus menjadi bagian dari rencana pembangunan 25 bandara baru pada 2020-2024. “Juga ada tol Balikpapan-Samarinda-Bontang. Pembangunannya untuk mendukung kawasan industri di wilayah sekitar, termasuk Kaltara sekaligus konektivitas antar kota. Rencana lainnya, yakni pembangunan Kereta Api Regional Kalimantan yang bertujuan untuk mendukung keberadaan ibukota negara dan angkutan barang,” jelas Gubernur. Di Kalimantan Selatan (Kalsel), untuk pengendali banjir, penyediaan air baku dan pembangkit listrik akan dibangun Bendungan Tapin dan Riam Kiwa.
Program prioritas infrastruktur tersebut, berkaitan dengan rencana pembangunan energi baru dan terbarukan, industri dan pariwisata di Kalimantan. “Hanya saja, ada beberapa tantangan yang telah diinventarisir oleh Kementerian PPN/Bappenas. Salah satunya, kepastian status lahan dan tata ruang. Utamanya, terkait penyesuaian RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang),” urai Irianto.
Tantangan lainnya, adalah ketersediaan dan kualitas infrastruktur konektivitas dan dasar, penyediaan tenaga kerja terampil sesuai dengan kebutuhan industri manufaktur dan pariwisata, penerapan Online Single Submission (OSS), pengelolaan kawasan, integrasi hilirisasi industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan dengan kawasan pertumbuhan ekonomi, pengelolaan sampah dan limbah, pengurangan retribusi untuk logistik dan distribusi bahan baku industri, dan pengorganisasian usaha mikro kecil menengah (UMKM) sebagai pemasok.(humas)
