JAKARTA – Gerak cepat menindaklanjuti keluarnya Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2018, tentang Percepatan Pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor, dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie. Setelah sebelumnya bertemu dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Rabu (9/1) kemarin giliran Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro yang dijumpai, guna mengkoordinasikan terkait implementasi Inpres tersebut.
“Ada beberapa hal yang saya sampaikan dalam pertemuan ini. Pertama yang utama saya laporkan, terkait keluarnya Inpres No. 9/2018,” kata Gubernur dalam pertemuan di ruang rapat Menteri PPN/Bappenas itu.
Seperti diketahui, ada 12 Kementerian yang mendapat instruksi dari Presiden, untuk mendukung percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor. Salah satunya Kementerian PPN/Bappenas.
Dua instruksi diberikan Presiden kepada Menteri PPN. Pertama, mengkoordinasikan dan menyinkronkan seluruh dokumen perencanaan pembangunan pusat terkait pembangunan KBM Tanjung Selor yang sumber pendanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan kedua, melaksanakan pemantauan rencana pembangunan tahun berjalan dan evaluasi rencana pembangunan pusat terkait pembangunan KBM Tanjung Selor.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menyampaikan kepada Menteri PPN soal progres yang sudah dilakukan untuk percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor. Salah satunya, mengenai pembebasan lahan. Hingga saat ini, sebutnya, sudah ada sekitar 500 hektare lebih lahan yang telah dibebaskan. “Meski di lapangan ada beberapa kendala, Alhamdulillah hal itu bisa diselesaikan. Jadi, soal lahan sudah tidak ada masalah,” kata IIrianto.
Gubernur mengatakan, sesuai dengan Inpres yang sudah diterbitkan, dirinya meminta dukungan sekaligus harapan adanya komitmen dari Bappenas dalam melaksanakan instruksi dari Presiden tersebut. “Begitu pun soal pendanaan, saya berharap dari Kementerian PPN/Bappenas bisa mengalokasikan,” ujar Gubernur. Di samping itu, Gubernur juga berharap dari Kementerian PPN menyiapkan tim yang menangani khusus untuk percepatan pembangunan KBM ini.
Selain soal KBM Tanjung Selor, dalam pertemuan itu, Irianto juga melaporkan progres pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), utamanya PLTA Kayan di Peso, Bulungan. “Di mana pada akhir 2018 sudah ada penandatanganan perjanjian kontrak antara PT KHE (Kayan Hidro Energi) dengan China Power di Kantor Staf Kepresidenan. Rencananya, jika tidak ada aral, Februari 2019 ini sudah dimulai pembangunan fisik konstruksi bendungan. Mudahan jika ada waktu, Bapak Presiden yang melakukannya,” kata Gubernur.
Dijelaskan Irianto, pembangunan PLTA ini juga akan terintegrasi dengan KBM Tanjung Selor, serta Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. “Untuk tahap pertama, PLTA menghasilkan 900 Megawati listrik. Waktu pengerjaan antara 4-5 tahun,” jelas Gubernur di depan menteri PPN.
Ketiga, disampaikan juga oleh Gubernur, terkait program KIPI Tanah Kuning. Progresnya, saat ini proses pembebasan lahan oleh investor yang akan menjadi pengelola kawasan industri juga sudah mulai dilakukan. Sementara untuk memperkuat program ini, telah dikeluarkan Perpres baru, yaitu Perpres No. 56/2018, sebagai pembaharuan Perpres sebelumnya, tentang proyek strategis nasional. Di dalamnya termasuk KIPI Tanah Kuning.
“Trakhir, saya turut sampaikan mengenai rencana pembangunan jembatan Bulungan-Tarakan. Untuk pembangunannya ada investor dari China yang siap. Dengan skema melalui dana soft loan. Tinggal menunggu persetujuan dari pemerintah,” ulas Gubernur..
Merespons beberapa hal yang disampaikan Gubernur, Menteri PPN menyatakan siap mendukung program-program tersebut. Berkaitan dengan KBM Tanjung Selor, disampaikan Bambang, bahwa KBM Tanjung Selor memang sudah masuk program dari Kementerian ini sejak 2016 lalu.
Dari beberapa KBM yang akan dibangun, KBM Tanjung Selor termasuk yang diprioritaskan. “Ada dua yang kita prioritaskan untuk bisa cepat terealisasi. Yaitu Tanjung Selor di Kaltara dan Maluku Utara,” kata Bambang.
Soal dengan pendanaan, Menteri PPN menyatakan ada beberapa alternatif penganggaran. Di antaranya bisa melalui APBN-Perubahan, atau bisa juga melalui APBN murni. Yaitu dari pos anggaran lainnya. Karena ini termasuk hal penting. “Ini (dari APBN murni) memungkinkan karena ada dasarnya. Yaitu Inpres. Alternatif lain, bisa melalui dana loan. Bisa dikondisikan. Saya minta nanti dicek,” kata Menteri PPN, langsung meminta kepada salah satu direkturnya yang turut hadir dalam pertemuan itu untuk mengecek.
Pada intinya, Menteri PPN sangat mendukung. Bahkan menginginkan bisa terealisasi cepat. Bappenas juga siap melaksanakan Inpres terkait percepatan pembangunan KBM Tanjung Selor. “Mengenai pembangunan jembatan Bulungan-Tarakan, ini sangat bagus. Bappenas juga siap men-support penuh. Ini menjadi pertimbangan kita, apakah kita kembangkan bandara di Tanjung Selor lebih besar, atau mewujudkan jembatan ini. Kalau ada jembatan, saya pikir lebih bagus. Karena juga bisa berfungsi untuk pipa air minum. Juga jaringan listrik ke Tarakan,” ungkapnya.
Dalam kesempatan itu, Menteri PPN juga menginstruksikan kepada deputi terkaitnya untuk mem-follow-up. Bahkan memerintahkan untuk ke Kaltara melakukan tinjauan langsung, sekaligus menginventarisir apa-apa yang bisa dilakukan untuk mendukung program-program di Kaltara. Dari Kaltara turut mendampingi gubernur dalam pertemuan kemarin, ada Kepala Dinas PUPR-Perkim, Kepala Bappeda, Kepala Disdikbud, Kepala Biro Pembangunan dan beberapa perwakilan instansi terkait lainnya. (humas)
