TANJUNG SELOR – Pembenahan secara fisik maupun administrasi pada Pelabuhan Tengkayu II Tarakan, terus dilakukan. Hal ini sebagai upaya meningkatan perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pelabuhan yang pengelolaannya telah dialihkan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) sejak tahun lalu tersebut. Tak hanya itu, pembenahan fungsi pada pelabuhan juga dilakukan oleh Pemprov Kaltara, melalui OPD (organisasi perangkat daerah) yang menanganinya.
Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie mengatakan, dirinya telah menginstruksikan kepada OPD terkaitnya, dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, agar pelabuhan yang selama ini difungsikan untuk bongkar muat barang dan penumpang, dikembalikan sesuai dengan fungsi dasarnya. Yaitu sebagai pelabuhan khusus perikanan.
“Upaya peningkatan kualitas pengelolaan Tengkayu II dilakukan dengan perbaikan fasilitas pelabuhan dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sebagai pelaksananya. Ini untuk meningkatkan kemampuan pengoperasionalan pelabuhan,” tutur Gubernur.
Pelabuhan yang berada di penghujung Jalan Gajah Mada, Kelurahan Karang Anyar Pantai Kecamatan Tarakan Barat ini, memiliki luas kawasan kepelabuhanan sekitar 5,5 hektare. Itu terdiri dari daratan dan perairan dibawah pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelabuhan Tengkayu II.
Pelabuhan ini berperan sebagai check point, pengumpulan data statistik dan kesyahbandaran kapal perikanan, serta koordinasi pengawasan hasil perikanan dan menjadi sumber informasi data juga potensi pertanian. “Fungsi awal, pelabuhan ini disiapkan untuk bongkar muat serta pengapalan komoditi perikanan. Namun berjalannya waktu, juga digunakan untuk bongkar muat barang-barang umum. Untuk itu, saya telah minta dibenahi. Dikembalikan ke fungsi awal. Nanti semua produk perikanan, termasuk ekspor-impor akan melalui pelabuhan ini,” ungkapnya.
Berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah dari pelabuhan ini, diakui sejauh ini sudah cukup bagus. Bahkan diyakini akan terus mengalami peningkatan. Apalagi jika nanti fasilitas fisik, administrasi dan fungsionalnya dibenahi. Termasuk pembenahan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengelola.
“Upaya peningkatan SDM dilakukan lewat pelatihan-pelatihan di berbagai sector. Ditambah dengan langkah peningkatan mutu pelayanan kepada nelayan dan masyarakat umum agar lebih optimal serta revitalisasi sarana dan prasarana kepelabuhan. Diharapkan dapat meningkatkan PAD dari sektor jasa perikanan dan non perikanan,” ujar Irianto.
Sesuai laporan dari UPT Pelabuhan Tengkayu II yang berada di DKP Kaltara, di pelabuhan ini juga dilakukan sejumlah pungutan dan pelayanan penerbitan perizinan tertentu. Seperti, pungutan retribusi kepelabuhanan, pelayanan penerbitan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) kapal perikanan, penerbitan Sertifikasi Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) khusus komoditi hasil perikanan (tangkap) yang akan diekspor ke Uni Eropa. “Dari pelayanan dan pungutan tersebut, berhasil diperoleh PAD tercatat, pada 2018 mencapai Rp 2.028.341.753, atau sedikit lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp 1.953.249.328. Dengan distribusi kontainer sebanyak 520 kontainer,” ungkap Gubernur yang didampingi Kepala DKP Kaltara H Amir Bakry.
PAD yang diperoleh juga diupayakan untuk ditingkatkan pada pengelolannya ke depan. Pada tahun ini, diyakini perolehan PAD akan semakin meningkat. Data di UPT Pelabuhan Perikanan Tengkayu 2, perolehan dari Januari 2019 sampai dengan 11 September 2019 sebesar Rp 1.471.998.490. “Untuk item pendapatannya, meliputi sewa lahan dan bangunan, jasa air bersih, sewa kios, pas masuk kendaraan dan retribusi barang, serta sewa parkir container,” imbuh Amir. (humas)
