JAKARTA – Merial Institute melakukan kunjungan kedua, audiensi dengan Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional pada senin (24/02/2020). Audiensi tersebut dihadiri oleh Bapak Menteri Suharso Monoarfa, yang didampingi oleh Deputi Pembangunan Manusia, Masyarakat & Kebudayaan, Deputi Regional, dan Deputi Kependudukan & Ketenagakerjaan.
Adapun Merial Institute diwakili Direktur Eksekutif Arief Rosyid, Direktur Riset Muhammad Fadli Hanafi, Direktur Politik & Kebijakan Publik Deny Giovanno , Direktur Program Fajar Iman Hasanie , Direktur Media Achmad Hafiz Huzaefah dan Direktur Administrasi Mardhiyah. Pada kunjungan tersebut, Merial Institute menyampaikan berbagai laporan dan upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Merial Institute dalam mengimplementasikan Perpres No.66 tahun 2017, salah satunya menginisiasi lebih dari 20 gerakan kolaborasi anak muda dengan berbagai latar belakang.
Sebelumnya Merial Institute sebagai lembaga yang berfokus kepada isu pembangunan kepemudaan dan bonus demografi tersebut, telah beraudiensi dengan Menteri Pemuda dan Olah Raga RI Zainudin Amali terkait urgensi Perpres No.66 tahun 2017 untuk segera diimplementasikan pada Kamis (20/02/20) lalu . Dan hal tersebut telah mendapat respon positif oleh Menpora untuk ditelaah kembali dan akan mengawali koordinasi lintas kementerian/lembaga ini sebagai program prioritas. Menpora juga menegaskan bahwa agar hal ini dapat diselesaikan pada bulan Februari.
Direktur Eksekutif Merial Institute, Arief Rosyid menyampaikan bahwa Bappenas yang berfokus kepada aspek perencanaan strategis termasuk tentang kepemudaan, dalam tataran implementasinya masih ada tumpang tindih kebijakan, hal tersebut menurutnya harus diselaraskan.
“Dengan adanya Perpres No. 66 tahun 2017 adalah sebuah langkah yang strategis sebagai solusi untuk mengintegrasikan terkait perencanaan dan implementasi program-program kepemudaan dari setiap kementerian lembaga agar menjadi tepat sasaran, efektif, efisien serta dampaknya terasa langsung kepada pemuda Indonesia secara menyeluruh, ” Jelas Arief.
Merial Institute sebagai perwakilan unsur masyarakat yang juga terlibat dalam Pokja Penyelenggaraan Kepemudaan oleh Kemenpora RI, pada kesempatan tersebut mengajukan beberapa rekomendasi. Pertama, Perlunya menyelaraskan dan harmonisasi tumpang tindih antar kementerian lembaga dengan dengan difasilitasi oleh Bappenas dan bekerjasama dengan Merial Institute. Kedua, Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan diharapkan dapat segera dilaksanakan dan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan indikator yang terdapat pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Ketiga, Terkait dengan Indeks Pembangunan Pemuda, Merial Institute berharap hal ini agar tersosialisasikan secara menyeluruh kepada semua stakeholder pemuda agar memiliki standar yang sama dalam mengukur keberhasilan pembangunan kepemudaan di Indonesia.
Sejumlah rekomendasi di atas tidak akan lepas dari tanggung jawab Merial Institute sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam perwakilan unsur masyarakat sebagai stakeholder yang berfokus kepada pembangunan kepemudaan. Atas amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan besar tersebut Merial Institute akan terus setia mendorong dan memastikan agar kebijakan Pemerintah dapat terimplementasi dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya.
“Action yang penting. Kalau just thinking, itu a lot of people just do thinking. But action? Butuh anak muda seperti Merial Institute ini untuk melibatkan pemuda agar menyentuh hal-hal yang lebih nyata seperti pengangguran, program masuk desa, dan lain-lain.” jawab Bapak Suharso menanggapi keresahan Merial Institute terkait adanya stagnansi dalam implementasi perpres No. 66 tahun 2017.
Direktur Riset Merial Institute Muhammad Fadli Hanafi menambahkan pentingnya penyelarasan kebijakan yang sudah ada. “Memang, core activity Merial Institute berfokus di anak muda, mulai dari kajian dan riset, aktivasi hingga pengawalan. Yang terpenting adalah penyelarasan kebijakan, artinya belum ada urgensi membuat kebijakan yang baru, tetapi bagaimana yang sudah-sudah kita selaraskan dulu” tutur Fadli.
Terakhir, Fadli memaparkan mengenai berbagai kajian dan mapping internal Merial Institute. Melihat ada banyak irisan, ke depan akan bersama-sama dengan Bappenas mengembangkan berbagai riset terkait pemuda. (APP)
