JAKARTA – Pemerintah pusat terus memberikan serius terhadap Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Kali ini sejumlah usulan Pemprov Kaltara masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Hal itu, disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie saat menghadiri Musyawarah Rencana Pengembangan (Musrenbang) Nasional 2019 di Istana Negara, Senin (16/12) lalu.
Irianto mengungkapkan selain masuk dalam RPJMN, sejumlah usulan pembangunan tersebut mendapatkan prioritas. Dengan kata lain, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) memprioritaskan proyek pembangunan tersebut untuk segera dikerjakan pada 2020 mendatang.
“Jelang tutup tahun kita mendapatkan kabar gembira, sejumlah usulan pembangunan dari Pemprov Kaltara diakomodir, bahkan mendapatkan prioritas oleh pemerintah pusat dalam hal ini Bappenas,”jelas Irianto didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Datu Iqra Ramadhan.
Gubernur mengungkapkan, arahan Presiden RI Joko Widodo adalah bagaimana peran pemerintah daerah dalam pembangunan infrastruktur. Baik itu, pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.
“Terlebih lagi, proses pemindahan ibukota negara saat ini tengah berjalan. Sebagai provinsi yang berdekatan dengan calon ibukota negara, Kaltara punya peran strategis. Karena itu, beberapa usulan kita masuk prioritas nasional,”jelas Irianto.
Pembukaan Musrenbang 2020-2024 sendiri dihadiri langsung oleh Presiden RI Joko Widodo. Dalam kesempatan itu, Jokowi mengingatkan kembali program pemerintah yang harus dikerjakan dalam lima tahun ke depan.
“Yang pertama bahwa kita akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur, karena kita ingin memperkokoh pondasi, dalam kita berkompetisi dengan negara-negara lain,” ujarnya.
“Sesakit apapun harus berani kita tahan agar yang namanya pembangunan infrastruktur betul-betul rampung dan selesai. Artinya kelanjutan pembangunan infrastruktur tetap kita laksanakan,” lanjut Jokowi.
Ia mengungkapkan pemerintah ingin menyambungkan infrastruktur dengan kawasan industri hingga kawasan wisata yang ada di setiap daerah. Siapa yang menyambungkan? Jokowi menyebut semua itu menjadi tugas pemerintah provinsi hingga pemerintah kabupaten/kota.
“Kalau tidak memiliki kemampuan di APBD, bisa konsultasi kepada Menteri PUPR. Berkonsultasi. Nanti saya takutnya diasosiasikan lain, semua berbondong-bondong konsultasi. APBD tidak mampu, ini yang bahaya,” katanya. Presiden Jokowi juga berpesan, agar pembangunan infrastuktur dapat menjadi fokus daerah.
Seperti diketahui, Provinsi Kalimantan Utara menjadi salah satu daerah yang menetapkan APBD secara tepat waktu. Penetapan itu dilakukan pada Bulan November lalu.
Tidak hanya itu, pada APBD 2020, Pemprov Kaltara kembali berkomitmen untuk memenuhi pelayanan dasar manusia. Misalnya, mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk anggaran pendidikan. Pemprov juga mengalokasikan 10,01 persen untuk memenuhi layanan kesehatan diluar belanja pegawainya.
“Berdasarkan laporan dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset (BPKAD) Kaltara, alokasi dana untuk pendidikan sebesar Rp 571 miliar, dan layanan kesehatan sebesar Rp 265 miliar,” sebut Gubernur. (humas)
