Demikian disampaikan Mendikbud saat melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Nunukan, Jumat (25/1). Di mana salah satu yang dikunjungi adalah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 1 Nunukan.
Seperti diketahui sehari sebelumnya Mendikbud yang didampingi beberapa pejabat Kemendikbud berkunjung ke Community Learning Centre (CLC) di Tawau, Sabah, Malaysia. Keterbatasan CLC di Tawau dalam memberikan pendidikan menjadikan Nunukan sebagai daerah tujuan terdekat untuk anak-anak TKI bersekolah terutama di tingkat usia Sekolah Menengah Atas (SMA).
Sementara itu, Asisten 1 bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, H Sanusi yang mewakili gubernur mengatakan, bahwa di tahun 2018 jumlah anak-anak TKI yang dapat ditampung di sekolah ini tidak banyak. Ini karena sistem zonasi dan keterbatasan jumlah tampung asrama.
“Mudah-mudahan di tahun 2019 atau melalui APBD perubahan atau paling tidak di 2020, Kalimantan Utara (Kaltara) diberikan alokasi untuk menambah bangunan asrama untuk anak-anak, sehingga mereka bisa melanjutkan pendidikannya,” kata Sanusi.
Sanusi juga akan menyampaikan pesan Mendikbud kepada Gubernur Kaltara, Irianto Lambrie, agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) dapat membangun masjid di lingkungan SMKN 1 Nunukan.
Selepas dari SMKN 1 Nunukan, Mendikbud melanjutkan kunjungannya ke SMA Muhammadiah Nunukan. Kedatangannya untuk bersilatuhrahmi dengan sejumlah warga Muhammadiah Nunukan.
Mendikbud mengatakan, Kaltara termasuk daerah yang menjadi perhatian Presiden karena merupakan wilayah perbatasan dan beberapa bagian menjadi status peripheral atau pinggiran.
“Kita sepakat bahwa wilayah perbatasan harus menunjukkan kehadiran pemerintah. Negara harus hadir di wilayah pinggiran. Inilah yang menjadi komitmen kita karena itu pembangunan wilayah perbatasan menjadi sangat penting,” tegas Muhadjir. Selain di Nunukan, Mendikbud juga melakukan serangkaian kunjungan di Tarakan. (humas)
