TANJUNG SELOR – Keinginan masyarakat di Desa Salimbatu, Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan untuk memiliki Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) berlebel Negeri akan segera terwujud. Hal tersebut setelah dilakukannya penyerahan hibah tanah oleh Kepala Desa (Kades) Salimbatu kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Senin (11/3).
Kepala Disdikbud Kaltara Sigit Muryono mengatakan, di desa itu sebenarnya sudah ada Sekolah Menegah Atas (SMA). Namun statusnya masih sekolah swasta. Sehingga masyarakat berinisiatif menghibahkan lahannya, agar sekolah ini bisa dijadikan negeri dan dikelola oleh Pemprov melalui Disdikbud.
“Kita menyambut baik, pihak Pemprov melalui Disdikbud Kaltara akan segera menindaklanjutinya,” ujar Sigit.
Dalam waktu dekat, kata Sigit, Disdikbud Kaltara akan melakukan verifikasi ke lapangan. Terkait dengan jumlah siswa, pengajar, serta jumlah sarana gedung dan lainnya. Termasuk aset, yang nanti akan diserahkan kepada provinsi.
Sesuai arahan Gubernur, lanjutnya, diminta segera untuk diproses sesuai dengan aturan yang berlaku. “Target kita tahun ajaran 2019 saat penerimaan siswa baru sekolah tersebut sudah berstatus negeri. Dari SMA Salimbatu menjadi SMA Negeri Salimbatu,“ katanya.
Sigit menjelaskan, dalam proses peralihan status sekolah dari swasta ke negeri. Nantinya, akan merubah Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dari swasta ke negeri. Yang kemudian didaftarkan ke Pusat dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur. “Kita buatkan SK Gubernurnya dahulu. Setelah SK Gubernur selesai, baru kita daftarkan. Karena dari Kemendikbud yang punya kewenangan untuk merubah NPSN dari swasta ke negeri,” terang Sigit.
Sebagai informasi, tanah yang dihibahkan seluas 2 hektare. Penyerahan diterima langsung oleh Kepada Disdikbud Kaltara, dengan disaksikan oleh Camat Tanjung Palas Tengah dan ketua komite sekolah. “Insya Allah dengan doa dan dukungan dari segenap masyarakat, keinginan akan pendidikan menengah berlebel negeri dapat terpenuhi,” pungkasnya.(humas)
