TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie meminta kepada pihak pelaksana kegiatan memastikan kegiatan rehabilitasi atau perbaikan jalan Trans Kalimantan, poros Sekatak (Bulungan)-Malinau bisa tuntas 100 persen pada akhir 2019. Demikian ditekankan Gubernur saat meninjau langsung progress kegiatan peningkatan jalan di ruas Sekatak, tepatnya di perbatasan Bulungan-Kabupaten Tana Tidung pada Jumat (9/8) lalu. “Alhamdulillah, tadi saya lihat progresnya sudah bagus. Khusus di wilayah Bulungan dan Tana Tidung sudah selesai. Tinggal sedikit di daerah Malinau yang semantara dalam pengerjaan. Pihak pelaksana kegiatan juga sudah memastikan insya Allah bisa selesai 100 persen,” kata Irianto usai meninjau jalan tersebut.
Menurut laporan di lapangan, kata Irianto, hingga sekarang progres pengerjaan jalan sepanjang 103,48 kilometer itu, sudah mencapai 70-an persen lebih. Pihak pelaksana kegiatan meyakinkan, akhir tahun sudah bisa selesai 100 persen. Sesuai yang tertera dalam kontrak, pengerjaan jalan tersebut dimulai sejak Januari 2019, menggunakan sistem multiyears contract (MYC) atau tahun jamak. Dengan nilai kontrak Rp 169,2 miliar. Meliputi rehabilitasi jalan, perawatan, pelebaran, hingga rehabilitasi dan perawatan jembatan.
Gubernur mengatakan, anggaran untuk kegiatan peningkatan jalan ini, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). “Untuk itu, sudah sepantasnya kita sangat berterima kasih kepada Pemerintah Pusat, terkhusus kepada Presiden dan Wakil Presiden RI, maupun jajaran kementerian yang telah memberikan perhatian kepada Kaltara. Utamanya dalam pemberian dukungan dana untuk pemenuhan infrastruktur,” kata Irianto. “Alhamdulillah, ini juga merupakan hasil usaha kita yang tak lelah terus melakukan komunikasi dan koordinasi yang instensif dengan pusat,” timpalnya.
Penuntasan jalan trans Kalimantan yang menjadi akses antar kabupaten di Kalimantan, termasuk Kaltara ini, lanjut Gubernur, merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memperlancar konektivitas antar wilayah. Dengan terkoneksinya antar daerah dengan lancar, Gubernur yakin pertumbuhan ekonomi akan berkembang pesat. “Dengan akses transportasi yang mudah, logistik barang juga mudah. Sehingga secara ekonomi, jika ongkos transportasi murah, akan menekan harga barang. Dan yang lebih penting lagi pelayanan kepada masyarakat akan lebih mudah,” kata Gubernur lagi.
JALAN MALINAU–KRAYAN
Semantara itu, masih sebagai salah satu upaya membuka keterisolasian wilayah, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah kini terus kebut penyelesaian membangun jalan menuju beberapa wilayah perbatasan yang selama ini belum terjangkau lewat jalur darat.
Jalan dari Malinau hingga Krayan, Kabupaten Nunukan salah satunya. Pembangunan jalan ini merupakan usulan Pemprov Kaltara yang disampaikan Gubernur dalam beberapa kali kesempatan pertemuan nasional. Termasuk dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas). Bahkan secara langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) maupun ke Presiden. “Alhamdulillah, usulan (jalan Malinau-Krayan, Red.) itu diakomodir, bahkan mendapat prioritas dari pemerintah pusat. Sejak mulai dikerjakan beberapa tahun lalu, menurut laporan dari Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XII Balikpapan, sekarang sudah bisa terhubung. Bisa dilalui atau fungsional, namun belum belum lancar. Apalagi jika hujan, masih sulit dilalui,” kata Gubernur.
Diungkapkan, jalan Malinau-Krayan merupakan satu dari beberapa koridor jalan perbatasan yang kini tengah dibangun pemerintah. Akhir tahun lalu, Gubernur secara langsung telah meninjau langsung progres yang dikerjakan oleh Dirjen Bina Marga melalui BPJN XII tersebut. Meski belum bisa dilalui, hingga kini progres pembangunan terus berjalan.
Gubernur mengatakan, sesuai laporan yang diterima dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Kaltara, maupun BPJN XII Balikpapan, saat ini jalur tersebut sudah tembus, dan tinggal dilakukan pembenahan untuk fungsional.
Sesuai progres yang diinformasikan kepadanya, akhir 2019 ditargetkan sudah bisa fungsional semua. Pemprov sendiri akan terus mendesak kementerian agar pekerjaan sesuai target, sehingga masyarakat perbatasan bisa mulai merasakan dampaknya. “Tahun ini fungsional dulu, yang terpenting bisa dilalui. Selanjutnya kita akan kembali usulkan agar terus dikerjakan. Paling tidak butuh waktu 3 tahunan, jalan itu sudah bisa lebih bagus dan bisa difungsikan secara lancar,” kata Irianto.
Tak hanya sepenuhnya dianggarkan dari pusat melalui APBN, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, lanjutnya, juga mendukung fungsionalnya jalan tersebut. Yaitu dengan membangun ruas-ruas jalan provinsi. Dengan demikian, jalan koridor yang dibangun, dapat dimanfaatkan oleh masyarakat hingga di tingkat perdesaan dan kecamatan. “Sudah ada memang ruas jalan-jalan provinsi yang membentuk dan konektivitaskan kecamatan-kecamatan di sana (perbatasan). Dan ada juga kantong-kantong ekonomi dibuat,” tutup Irianto.(humas)