TARAKAN – Sebanyak 200 tenaga kerja bidang konstruksi menerima Kartu Tenaga Kerja Konstruksi Bersertifikasi. Penyerahan secara simbolis dilakukan oleh Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie bersamaan dengan launching atau peluncuran kartu elektronik tersebut di Kampus Universitas Borneo Tarakan, Selasa (03/09).
Selain kartu tenaga kerja konstruksi, dalam kesempatan sama, Gubernur juga menyerahkan secara simbolis Sertifikat Keahlian dan Sertifikat Ketrampilan (SKA/SKT) kepada para tenaga kerja di Provinsi Kaltara sudah lulus uji sertifikasi.
Dalam arahannya, Gubernur menyampaikan, sertifikasi terhadap tenaga kerja penting dilakukan. Karena sertifikasi menunjukkan jika profesi atau bidang kerja yang dilakukan itu layak, atau memang berkompeten di bidangnya. “Dan untuk mendapatkan sertifikasi juga tidak mudah. Perlu dilakukan ujian. Tujuannya agar yang mendapatkan sertifikasi, adalah yang benar-benar yang memiliki keahlian,” ujar Irianto.
Meski ke depan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) juga akan memfasilitasi ujian sertifikasi untuk bidang-bidang keahlian lain, saat ini, kata Irianto, yang lebih diprioritaskan terlebih dahulu adalah sertifikasi untuk para tenaga kerja bidang konstruksi. Hal demikian dikarenakan, tenaga kerja bidang konstruksi, adalah merupakan tenaga kerja yang paling banyak dibutuhkan. Kegiatan konstruksi sampai kapan pun akan ada.
Dibeberkan Gubernur, Kaltara punya rencana membangun beberapa proyek besar. Di antaranya ada Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Sungai Kayan di Kabupaten Bulungan, kemudian Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi, juga pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor.
Semua kegiatan pembangunan tersebut, lanjutnya, sudah akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Bahkan bisa mencapai puluhan hingga ratusan ribu orang. Utamanya tenaga kerja di bidang konstruksi. Sehingga peluang atau kesempatan kerja di bidang ini sangat banyak, dan perlu dipersiapkan.
Di era globalisasi sekarang, kata Irianto, persaingan akan semakin terbuka. Tidak hanya dari dalam negeri, tapi tidak bisa kita pungkiri tenaga kerja dari luar negeri pun bisa masuk. Untuk itu lah, mau tidak mau, tenaga kerja lokal harus siap. Salah satunya dengan menyiapkan tenaga kerja yang berkompenten, yang dibuktikan dengan sertifikasi seperti yang dibagikan dalam acara kemarin. “Tenaga kerja kita harus punya daya saing. Dan yang tak kalah penting, harus siap mental,” kata Gubernur.
Irianto mengatakan, untuk menjadi tenaga kerja yang berdaya saing, salah satunya adalah dengan memiliki sertifikasi. Berkaitan dengan itu, Pemprov Kaltara telah melakukan berbagai pelatihan serta memfasilitasi uji sertifikasi kepada para tenaga kerja di Kaltara.
Pentingnya tenaga kerja kontruksi tersertifikasi, lanjutnya, juga sejalan dengan yang telah diamanatkan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2017, tentang Jasa Konstruksi. Di mana pada era persaingan global yang tinggi seperti sekarang, tenaga kerja konstruksi, khususnya tenaga kerja lokal harus siap bersaing dengan tenaga kerja asing. “Selain sebagai modal untuk bersaing dengan tenaga kerja asing, dengan tersertifikasi memungkinkan seorang tenaga kerja memiliki upah yang sesuai. Semakin terampil dan ahli dia, maka upah yang diterima pun semakin besar,” terangnya.
Gubernur optimis, kesiapan tenaga kerja, khususnya bidang konstruksi di Kaltara sudah cukup mumpuni dan punya daya saing. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya tenaga kerja konstruksi di provinsi ke-34 di Tanah Air yang sudah tersertifikasi.
Sesuai data di Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Provinsi Kaltara, hingga sekarang sudah ada sekitar 1.200 tenaga kerja bidang konstruksi yang telah tersertifikasi. Di mana 200 di antaranya telah diberikan kartu tenaga kerja bersertifikasi.
Terpisah, Kepala Bidang (Kabid) Jasa Konstruksi DPUPR-Perkim Kaltara Deni Yusdianto mengatakan, upaya peningkatan SDM bagi para tenaga kerja bidang jasa konstruksi, sekaligus sertifikasi sudah dilakukan oleh Pemprov Kaltara sejak 2016 lalu. Yaitu melalui program Pelatihan, Fasilitasi Uji Kompetensi dan Sertifikasi Tenaga Kontruksi yang digalakkan DPUPR-Perkim Provinsi Kaltara.
Deni mengatakan, dalam penyelenggaraannya, program sertifikasi tenaga kerja konstruksi di Kaltara, pihaknya melibatkan lembaga perguruan tinggi yang mencetak lulusan teknik. Seperti Universitas Kaltara (Unikaltar) Tanjung Selor, Universitas Borneo Tarakan (UBT), dan Politeknik Negeri Nunukan.
Bagi perguruan tinggi, lanjutnya, mahasiswa yang dapat mengikuti program ini adalah yang telah memasuki semester 7 atau 8. Dengan menggunakan jalur Distance Learning-SIBIMA atau Sistem Informasi Belajar Insentif Mandiri Bidang Kontruksi milik Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (Kemen-PUPR). “Sistemnya online. Kita beri jangka waktu sebulan, setelah itu kita assessment. Jika lulus maka akan mendapatkan SKA atau Sertifkat Keahlian Kerja,” tutupnya.(humas)
