TANJUNG SELOR – Potensi perikanan dan pertanian di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) diharapkan dapat terus tumbuh membaik. Ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie saat melakukan kunjungan kerja ke Pulau Sebatik pada 14 hingga 15 Januari lalu.
Pada kunjungan kerja tersebut, Gubernur sempat meninjau tambatan perahu yang dibangun Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP). Tambatan ini didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2018 dengan nilai Rp 198.344.000. Lokasinya di Desa Balansiku, Kecamatan Sebatik Barat. “Saya menilai keberadaannya cukup strategis, dan sangat diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas hasil perikanan di wilayah ini. Sekaligus memperbaiki tingkat kesejahteraan para nelayan yang ada,” kata Gubernur.
Bangunan yang sebagian besar berupa kayu keras ini, memiliki tambatan kapal atau perahu seluas 159 meter persegi. Dengan luasan tersebut, total kapal yang dapat melakukan tambat atau berlabuh sebanyak 35 unit untuk kapal berkapasitas 3 hingga 5 Gross Ton (GT). “Jadi, hasil nelayan baik nelayan tangkap maupun budidaya dapat ditempatkan disini. Diperkirakan jumlah produksi ikan atau udang yang diproduksi melalui tambatan ini sekitar 300 kilogram per hari,” jelas Irianto.
Dampak positif lain dari keberadaan proyek infrastruktur bidang perikanan ini, adalah pengendalian banjir. Lantaran, bersamaan dengan dibangunnya tambatan perahu ini juga dilakukan pengerukan sungai untuk memperlancar arus transportasi perahu dan aktivitas nelayan lainnya.
Untuk bidang pertanian, selain mengandalkan APBD, Pemprov Kaltara melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) juga memperjuangkan upaya peningkatan produktivitas pertanian, khususnya padi melalui APBN.
Lewat APBN, kini para petani padi di Pulau Sebatik, utamanya yang berada di Desa Binalawan, Kecamatan Sebatik Barat sudah dapat memproduksi beras dari hasil panennya dengan lebih efektif dan efisien. Ini dikarenakan telah terbangunnya Rice Milling Unit (RMU) atau penggilingan padi di desa tersebut. “RMU ini dibangun menggunakan dana APBN 2018 Kementerian Pertanian dengan nilai sekitar Rp 800 jutaan,” tutur Gubernur usai meresmikan pengoperasian RMU Desa Binalawan, Selasa (15/1) sore.
RMU ini memiliki kapasitas total sekitar 10 ton, dengan rata-rata produksi per jamnya sebanyak 30 ton padi. “Untuk menggilling padi dari hasil panen petani, RMU ini hanya butuh waktu sekitar 20 menit per karung (ukuran 10 kilogram). Dari itu, saya kira sangat membantu meningkatkan produktivitas dan kualitas padi yang dihasilkan di desa ini,” jelas Irianto. Adapun rata-rata hasil panen padi di Desa Binalawan mencapai 3 hingga 4 ton per tahun.
Tak kalah penting, RMU tersebut harus dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Untuk itu, Gubernur mengimbau agar pemanfaatannya disesuaikan dengan kapasitas yang telah ditentukan. “Harus pula dilakukan pemeliharaan dengan rutin dan tepat, sehingga RMU ini dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh petani,” ujar Gubernur.
Setelah sarana dan prasarana pertanian tersedia secara memadai, Irianto pun meminta kepada para petani juga instansi terkait untuk memastikan stabilitas harga jual beras. “Stabilnya harga beras, menentukan kesejahteraan petani juga tingkat daya beli masyarakat. Mengingat, beras merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia. Jadi, stabilitasnya harus dijaga, jangan sampai ada permainan harga atau monopoli,” tutup Irianto.(humas)
