TARAKAN – Kebutuhan air bersih, ketahanan pangan, perubahan iklim global dan ketersediaan energi menjadi isu strategis nasional yang menjadi perhatian di Wilayah Sungai (WS) Sesayap. Sedangkan isu lokalnya, adalah degradasi lingkungan akibat maraknya perambahan hutan, penambangan pasir liar dan pertambangan batubara, minyak dan gas bumi (Migas); air baku, bencana banjir dan kerusakan pantai. Demikian disampaikan Direktur Bina Ketatagunaan Sumber Daya Air (SDA) Direktorat Jenderal (Ditjen) SDA Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Fauzi Idris pada Pengukuhan, Pembekalan dan Sidang Perdana Tim Koordinasi Pengelolaan SDA (TKPSDA) WS Berau Kelai dan WS Sesayap di Lotus Panaya Hotel, Kota Tarakan, Jumat (15/3) pagi.
Dipaparkan Fauzi, kebutuhan air baku menjadi permasalahan utama masyarakat di Pulau Sebatik, Pulau Nunukan, Pulau Tarakan dan Pulau Bunyu. “Di sisi lain, apabila pasokan air berlebihan, mengakibatkan banjir. Di Tarakan misalnya, rerata dapat terendam air hingga lulut orang dewasa. Di Malinau, hingga 2 meter selama 6 hingga 12 jam, dan di Nunukan hingga 1 meter selama 4 jam,” kata Fauzi. Ditambah lagi, kerusakan pantai di WS Sesayap yang mencapai sekitar 35 kilometer, dan yang terbangun 2,813 kilometer.
Pun demikian, potensi air permukaan tetap harus menjadi acuan utama pengelolaan air di WS Sesayap. Sesuai catatan Ditjen SDA, potensi air permukaan di wilayah Kalimantan mencapai 28, 5 persen (792,4 miliar kubik per tahun) dari total potensi air pemukaan nasional yang mencapai 2.783,2 miliar kubik per tahun. “Wilayah sungai menjadi basis wilayah pengelolaan SDA. Alasannya, salah satunya untuk efisiensi dan efektivitas pengelolaan,” ungkap Fauzi.
Dari itu, pemanfaatan air tanah belum menjadi prioritas untuk saat ini. “Potensi air tanah di WS Sesayap cukup banyak. Namun, kita juga harus memperhatikan dampak dari pemanfaatannya itu. Seperti, apabila dieksploitasi berlebihan akan timbul ekuifaksi dan lainnya, penurunan daya dukung lahan dan lainnya,” jelas Fauzi. Diketahui, ada 13 DAS yang memiliki potensi cekungan air tanah (CAT) di WS Sesayap. Seluruhnya bernama CAT Tanjung Selor.
Agar pengelolaan SDA ini lebih terarah maka perlu dibentuk wadah koordinasinya. Yakni, TKPSDA. “Alasannya, agar adanya keterpaduan tindakan untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat air dan sumber air. Juga mengintegrasikan kepentingan sektor, wilayah administrasi pemerintahan dan masyarakat pengguna atau pemilik kepentingan,” timpal Kepala Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan III, Anang Muchlis.
Di Kalimantan, ada 2 WS yang dikoordinir BWS Kalimantan III. Yakni WS Berau Kelai dan WS Sesayap. WS Sesayap, berada di Kalimantan Utara (Kaltara). Setiap TKPSDA diketuai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) provinsi masing-masing. Sementara ketua hariannya, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) tingkat provinsi.(humas)
