TANJUNG SELOR – Pada Respons Kaltara (ResKal) edisi ke-56, menampilkan insan dunia perhubungan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Dalam hal ini diwakili oleh kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltara Taupan Madjid, dan General Manager (GM) Perusahaan Umum (Perum) Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI) Tanjung Selor Tri Wijono Djati. ResKal kali ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Perhubungan Nasional (Harhubnas) 2019 yang jatuh pada 17 September.
Dituturkan kepala Dishub Kaltara Taupan Madjid, moda transportasi yang sangat berpengaruh kepada budaya masyarakat di Kaltara adalah moda transportasi laut. Ini karena topografi Kaltara yang sebagian besar dihubungkan dengan lautan dan sungai. Untuk itu, pengembangan infrastruktur perhubungan laut mendapat perhatian. “Dari beberapa pelabuhan sungai dan laut yang ada di Kaltara, pelabuhan dengan arus penumpang terbanyak adalah Pelabuhan Tengkayu I Tarakan. Untuk itu, dengan arahan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, pelabuhan ini diprioritaskan pengembangannya,” kata Taupan.
Soal pengembangannya, ditargetkan pada tahun ini pembangunan dari sisi laut akan selesai dengan total biaya yang dialokasikan sekitar Rp 100 miliar. “Pembenahan Pelabuhan Tengkayu I bertujuan untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jasa transportasi laut, termasuk penyedia jasa layanan. Bahkan kedepan sistem layanan di Pelabuhan Tengkayu I akan menerapkan layanan seperti bandar udara (Bandara),” jelas Taupan.
Beriringan, akan dibenahi pula dari sisi penyedia jasa layanan transportasinya. Dalam hal ini, penyedia jasa layanan, utamanya speedboat reguler harus memenuhi persyaratan tertentu. “Kedepan, saat mengurus perizinan, penyedia jasa layanan juga dituntut memenuhi standar kelayakan teknis speedboat reguler. Ada semacam peningkatan dimensi dan fasilitas yang disediakan didalam speedboat yang akan dioperasikan, sehingga masyarakat dapat menikmati perjalanan dengan aman dan nyaman,” tutur Taupan. Perizinan sendiri diterbitkan oleh instansi yang melakukan pelayanan perizinan terpadu satu pintu.
Diinformasikan pula bahwa pada tahun ini, Kaltara menerima bantuan kapal Pelayaran Rakyat (Pelra) dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebanyak 3 unit. Masing-masing 1 unit untuk Provinsi Kaltara, Pemkab Nunukan, dan Pemkab Tana Tidung.
Untuk transportasi udara, saat ini Kaltara memiliki 6 bandara utama. Lokasinya, 1 bandara di Kota Tarakan, Bulungan 1 bandara, Malinau 2 bandara, dan Nunukan 2 bandara. “Kondisi arus transportasi udara saat ini, memang sempat terganggu oleh kabut asap. Bahkan beberapa bandara di Kaltara harus ditutup. Namun, hari ini (kemarin, Red.), penerbangan sudah on schedule namun sangat disarankan berangkat pagi atau malam,” urai Taupan.
Untuk pengembangan infrastrukturnya, yang paling menonjol adalah pengembangan Bandara Tanjung Harapan, Tanjung Selor, Bulungan. “Dengan pengembangan tersebut, juga berkat perjuangan Gubernur Kaltara maka untuk pertama kali setelah 100 tahun, pesawat besar dapat mendarat di Bandara Tanjung Harapan. Ini juga berlaku di bandara Malinau dan Nunukan,” ungkapnya. Perkembangan infrastruktur perhubungan udara, sedianya turut menjadi kunci penting dari pertumbuhan investasi di Kaltara.
Terkait perkembangan transportasi darat, masyarakat Kaltara di beberapa daerah juga bergantung kepada keberadaan armada bus yang dioperasikan oleh Perum DAMRI. Dikatakan GM Perum DAMRI Tanjung Selor Tri Wijono Djati, saat ini armada yang beroperasi di Kaltara sebanyak 11 unit untuk melayani 4 trayek. 4 trayek tersebut, yakni trayek Tanjung Selor-Berau (Kaltim), Tanjung Selor-Malinau, Tanjung Selor-Salang (Kaltim), plus 1 trayek komersial Tanjung Selor-Malinau. “DAMRI di Kaltara sudah berdiri sejak 2012, namun Kancab (Kantor Cabang)-nya baru resmi berdiri pada 2016 sesuai SK Direksi Perum DAMRI No. 119/2016 tentang Pembentukan Kantor Cabang Perum DAMRI Tanjung Selor,” ulas Tri.
Sejurus perkembangan penduduk dan pengguna jasa layanan, terjadi tren kenaikan jumlah penumpang dari tahun ke tahun. Pada 2017 hingga 2018, kenaikan jumlah penumpang mencapai 27 persen. Lalu, dari 2018 hingga Agustus 2019 pertumbuhan penumpang mencapai 39 persen. “DAMRI sendiri, dalam pelayanannya di Kaltara saat ini lebih mengedepankan social oriented. Meski, secara legitimasi DAMRI memiliki dua kepentingan yakni social oriented dan profit oriented,” jelas Tri.
Diinformasikan juga bahwa dalam rangka percepatan pembangunan transportasi darat, Dishub menyiapkan beberapa langkah. Diantaranya, sosialisasi peningkatan kapasitas dan kemampuan pelaku usaha angkutan darat. Lalu, penerbitan peraturan daerah (Perda) angkutan jalan dan lalu lintas darat, melakukan studi dasar penentuan tarif angkutan darat, dan studi penetapan wilayah operasi dan kebutuhan angkutan. Selain itu, Dishub atas dukungan Kementerian Perhubungan juga mengusulkan penyediaan angkutan Bus Rapid Transit (BRT) sebanyak 5 unit. Bantuan ini merupakan usulan Gubernur Kaltara untuk mempercepat pembangunan transportasi darat di Kaltara. Pemprov Kaltara juga mengajukan usul rute baru untuk angkutan bus di Kaltara. (humas)
