JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) untuk tahun 2021, berencana menyampaikan sejumlah usulan agar diakomodir pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tepatnya, melalui Kementerian Sosial (Kemensos) dalam bentuk bantuan sosial dan dana alokasi khusus (DAK).
Ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie usai melakukan pertemuan dengan Menteri Sosial (Mensos) RI Juliari P Batubara yang didampingi Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Sosial (Kemensos) RI Hartono Lara di Jakarta, belum lama ini.
Disebutkan Irianto, usulan tersebut sedianya akan ditindaklanjuti segera oleh Dinas Sosial (Dinsos) dengan menyusun sejumlah rencana kegiatan yang berkaitan. “Insya Allah, Dinsos akan segera berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota untuk menginventarisir rencana usulan masing-masing. Untuk kemudian disampaikan kepada Kemensos melalui Dinsos Kaltara,” jelas Irianto.
Adapun untuk saat ini, item usulan untuk diajukan di antaranya, kegiatan sistem layanan dan rujukan terpadu (SLRT) bagi 5 kabupaten dan kota, rehab Panti Tresna Werda Provinsi Kaltara, pelaksanaan pilot project pusat kesejahteraan sosial 2 desa per kabupaten dan kota, bantuan sosial rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (RS-Rutilahu), bantuan kelompok usaha bersama (KUBE), dan bantuan penyediaan sarana-prasarana lingkungan (Sarling). “Saat ini, Dinsos juga tengah mengkoordinasikan rencana penandatanganan MoU (Memorandum of Understanding) antara Pemprov Kaltara dengan STKS (Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial) di Bandung. Dengan MoU ini, putra-putri Kaltara lulusan SMA dapat berkuliah di STKS lewat jalur ini,” ucap Gubernur.
Usulan tersebut, menurut Irianto akan disampaikan selambatnya Februari 2020. Sesuai aturannya, usulan daerah pada APBN 2021 disampaikan selambatnya Februari 2020. Dari itu, saya minta Dinsos agar segera melakukan hal-hal yang dibutuhkan untuk mempercepat proses pengusulan ke Kemensos, tutup Irianto.
Sebelumnya sejumlah kegiatan yang merupakan program dari Kementerian Sosial telah dijalankan di Kaltara. Di antaranya ada KUBE, bantuan rehab rumah, juga ada PKH (Program Keluarga Harapan). Untuk mendukung program-program tersebut, melalui APBD Pemprov Kaltara juga mengalokasikan anggaran. “Program-program ini, memiliki tujuan di antaranya untuk pengentasan kemiskinan,” imbuhnya. (humas)
