TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menekankan agar para investor yang akan berinvestasi di Provinsi ini, lebih mengutamakan tenaga kerja. Meski tentunya dengan tetap melihat kriteria yang dibutuhkan.
Demikian ditegaskan Irianto, menyusul semakin dekatnya realisasi investasi di Kaltara. Utamanya terkait dengan rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), serta beberapa investasi di Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.
“Saya selaku gubernur, meminta kepada para investor, untuk mengutamakan tenaga kerja lokal. Tentunya yang memenuhi persyaratan yang berlaku di Indonesia dan juga kriteria yang diminta oleh perusahaan,” kata Gubernur usai menerima kunjungan delegasi dari China atau Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Sabtu (16/03).
Untuk memenuhi kriteria dan persyaratan-persyaratan tersebut, Gubernur mengatakan, Pemerintah Provinsi bekerjasama dengan pusat melalui kementerian terkait berupaya menyiapkan tenaga kerja lokal yang kompeten. Yaitu dengan memberikan pelatihan-pelatihan yang dilakukan secara simultan.
“Kita sudah membuat pelatihan untuk tenaga kerja di bidang konstruksi, yang dilanjutkan dengan sertifikasi. Kita juga akan memberikan pelatihan di bidang-bidang lain,” lanjutnya. Para investor, kata Irianto, pada dasarnya setuju, namun tetap harus ada kualifikasi. “Khusus tenaga ahli, mungkin mereka tetap mendatangkan tenaga kerja Indonesia atau bahkan asing. Tapi jumlahnya juga tetap harus proporsional,” lanjut Gubernur.
Masih berkaitan dengan tenaga kerja, Gubernur juga menginginkan adanya transfer ilmu atau keahlian. Artinya, pemerintah provinsi akan memfasilitasi para tenaga kerja lokal, untuk bisa belajar dengan para tenaga ahli yang miliki oleh para investor. “Nantinya tenaga kerja local bisa menjadi pendamping para tenaga ahli, sambil belajar. Ke depan juga, kita akan mengirimkan para lulusan SLTA untuk mengikuti pelatihan khusus ke Lembaga-lembaga pelatihan, baik di Indonesia maupun luar negeri. Ini semua untuk membangun daya saing tenaga kerja kita,” tandasnya.
Sementara itu, Gubernur yang didampingi para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara, menerima rombongan delegasi tim National Development and Reform Commission (NDRC) dari China, yang dipimpin oleh Mr Xu Xing, selaku Development and Reform Commission Provinsi Zhejiang.
“Sebelum pertemuan, mereka dengan didampingi oleh tim dari Kementerian Koordinator (Kemenko) bidang Maritim dan juga beberapa kepala OPD terkait di lingkup Pemprov Kaltara, telah melakukan tinjauan lapangan di lokasi Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning – Mangkupadi,” kata Irianto.
Kunjungan ini, jelasnya, merupakan tindak lanjut dari program Regional Comprehensive Economic Corridors Global Maritim Fulcrum-Belt and Road Initiative (GMF-BRI) antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah China atau RRT. “Kunjungan tim ini tadi, untuk melihat atau survei langsung KIPI, guna memberikan evaluasi atau penilaian mengenai kelayakan KIPI untuk masuk dalam proyek kerjasama antara Indonesia dan China,” ungkapnya.
Gubernur mengatakan, sesuai informasi yang disampaikan oleh pihak Kemenko Maritim, melalui kerjasama ini (Indonesia-RRT) akan ada 9 proyek yang dilakukan di Indonesia. Dan nantinya akan difokuskan di dua provinsi. Yaitu, Sumatera Utara dan Kaltara. “Harapan kita, nantinya ada tiga atau bahkan lima proyek yang dilaksanakan di Kaltara. Nanti Pemerintah Indonesia yang menentukan,” ujar Irianto.
Berkaitan dengan progress KIPI yang menjadi salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), sesuai dengan Perpres Nomor 56 Tahun 2018, Gubernur menegaskan, dari sisi yang sudah dicapai, progres yang sudah dilakukan Kaltara, telah banyak upaya-upaya konkrit. “Semua capaian yang kita lakukan, sudah disampaikan ke pusat. Baik ke Kemenko Maritim maupun Kemenko Peronomian. Sehingga ini akan menjadi pertimbangan pemerintah nanti,” imbuhnya.
“Semua ini memang perlu proses, dan perlu dukungan dari semua pihak. Untuk itu, saya minta masyarakat perlu memahami, tidak mudah terprovokasi. Dengan harapan investasi di Kaltara bisa terealisasi dengan baik, dan memberikan dampak untuk kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” sambung Irianto.
Sebelumnya, tim NDRC atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional-nya RRT, yang dipimpin oleh Mr Xu Xing, selaku Development and Reform Commission Provinsi Zhejiang melakukan tinjauan lapangan ke rencana lokasi KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi dengan didampingi tim dari Kemenko Bidang Kemaritiman, Bappenas RI, dan Pemprov Kaltara.
Di rencana lokasi KIPI, tim NDRC RRT dalam program GMF-BRI ini, meninjau rencana pembangunan dermaga di Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan. Lalu, destinasi wisata yang dikembangkan Pemprov Kaltara di sekitarnya, dan jalan poros KIPI. “Yang menyenangkannya lagi, tim juga mendapati adanya satu perusahaan asal RRT yang telah beroperasi di wilayah KIPI. Industri ini berusaha di bidang pengepakan udang kering,” kata Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Kaltara Risdianto yang turut mendampingi tim NDRC RRT.
Diketahui, industri tersebut berdiri sejak setahun lalu dengan nama usaha, PT Muda Makmur Sejahtera. “Saya baru tahu ini, dan sekaligus menjadi bukti bahwa KIPI sudah mulai menarik investasi yang nyata. Insya Allah, akan masuk investasi lain yang akan menghidupkan KIPI,” tutur Risdianto. (humas)
