TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie mengungkapkan, sumberdaya manusia bagi sebuah lembaga baik di perusahaan ataupun pemerintahan, adalah aset berharga. Menurutnya, sebuah perusahaan dapat berjalan dengan baik jika karyawannya dianggap sebagai mitra, bukan sebagai alat produksi saja. Penegasan itu disampaikannya, saat menghadiri acara Forum Human Resources Departement (HRD) se Kaltara, di Hotel Pangeran Khar, Senin (25/3).
“Jadi kalau pemimpun yang buruk, hanya berpikir pegawainya sebagai alat produksi. Itulah yang menyebabkan terjadinya perselisihan di sebuah perusahaan,”jelas Irianto.
Jika karyawan atau pegawai perusahaan dianggap sebagai mitra, maka komunikasi dengan karyawan dengan pimpinan, menjadi harmonis. Di Kaltara ini cukup banyak perusahaan yang sudah bagus manajemennya, bahkan sudah beroperasi cukup lama.
“Hubungan antara pemilik dalam batas-batas wajar sangat terjalin baik. Intinya para pimpinan harus menampung aspirasi yang wajar bagi pegawainya,”katanya.
Gubernur berharap perusahaan yang ada di Kaltara ini menyadari posisi sesuai fungsinya masing-masing. “Kita berharap dalam berjalannya program-program pemprov bisa selaras dengan perushaan yang ada di Kaltara. Salah satunya adalah forum CSR yang rencananya kita selaraskan dengan program pemprov.
Sementara itu, Sekprov Kaltara H Suriansyah mengungkapkan, tuntutan negara maju yang berkaitan dengan sumberdaya manusia membutuhkan 3 pilar meliputi pilar pemerintah, masyarakat, dan pilar perusahaan. “Ketiga pilar ini harus bersinergi untuk mewujudkan visi misi negara, terutama berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat,” ungkapnya.
Berkaitan dengan hal itu Suriansyah meminta agar pihak swasta dapat membuka lapangan pekerjaan terutama bagi masyarakat lokal yang ada di Kaltara.
Selain itu ia juga menjelaskan bahwa pemrov Kaltara menjamin keamanan dan kemudahan dalam berinvestasi di Kaltara namun sesuai dengan aturan yang berlaku. “Untuk itu jangan ragu kami bersama dengan TNI dan Polri menjamin keamanan berinvestasi di Kaltara bagi pihak swasta. Namun kami meminta agar dapat menerima masyarakat Kaltara sebagai pekerjaannya,”jelasnya.
Ia juga mengatakan agar perusahaan dapat bersinergi dengan lembaga pendidikan yang ada di Kaltara. Kebutuhan tiap perusahaan, lanjut Suriansyah agar segera dikomunikasikan dengan instansi terkait yang ada. Sehingga lembaga pendidikan dapat menyesuaikan kebutuhan pasar yang ada. “Kedepannya Disdikbud dan dinas tenaga kerja transmigrasi Kaltara dapat menyusun formasi yang tepat untuk memenuhi kebutuhan bursa pekerjaan yang ada di Kaltara,” tuntas Suriansyah.(humas)
