Tarakan – Pekerjaan pembangunan mess untuk pegawai kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) dimulai, hal ini ditandai dengan dilakukannya pemancangan tiang pertama atau groundbreaking di Tarakan, Kalimantan Utara, pada Senin (5/8).
Groundbreaking ini secara simbolis dipimpin langsung oleh Wakil Ketua BPK RI, Professor Dr Bahrullah Akbar dan Direktur jendral penyediaan perumahan kementerian PUPR, Dr Ir H Khalawi MSc MM, dengan didampingi oleh Ketua BPK Perwakilan Kaltara, Agus Priyono serta Wakil Gubernur Kaltara H.Udin Hianggio.
Hadir dalam acara tersebut diantaranya Walikota Tarakan, dr. Khairul,M.Kes, Bupati Nunukan, Asmin Laura, Bupati Kabupaten Tana Tidung (KTT), H Undusnyah, Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala, Ketua DPRD Kaltara, Marthen Sablon, Kapolda Kaltara, Drs Indrajit dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), beserta jajaran di lingkungan BPK Perwakilan Kaltara dan Pemerintah Provinsi Kaltara.
Kepala BPK perwakilan Kaltara, Agus Priyono, dalam sambutannya, Menyampaikan, Gedung mess tersebut diperuntukkan bagi Pegawai BPK perwakilan Kaltara sebanyak 77 orang pegawai dengan rincian 8 orang pejabat structural, 29 orang pemeriksa, 19 pelaksana dan 21 orang pegawai tidak tetap. Pembangunan gedung merupakan bantuan dari Kementrian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR). letaknya sangat strategis karena lokasinya persis di belakang kantor BPK, yang beralamat di jalan Mulawarman, RT 4, kelurahan Karang Anyar , Tarakan Barat.
“Artinya semoga pembangunan ini memperlancar koordinasi, Komunikasi, dan mobilisasi,serta kinerja pegawai. nantinya ada nilai tambah untuk organisasi BPK, “ ungkapnya.
selain itu, pembangunan rusun tersebut juga diharapkan mampu memberikan manfaat yang positif bagi pegawai maupun BPK.
“ semoga mampu memberikan semangat dan produktiftas pegawai, sehingga bisa bersinergi untuk meraih prestasi yang lebih baik, dengan harapan melalui prestasi tersebut, visi BPK sebagai pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan Negara, melalui pemeriksaan keuangan yang bermanfaat dan berkualitas dapat terwujud,” Harapnya.
Direktur jendral penyediaan perumahan kementerian PUPR, Dr Ir H Khalawi MSc MM , mengatakan, Pembangunan Rumah susun tersebut, menggunakan Anggaran APBN melalui Bantuan Kementerian PUPR sebesar 17,5 Miliar, pengerjaan bangunan setinggi 3 lantai, tipe 36, sebanyak 42 unit tersebut ditargetkan selesai pada akhir desember 2019. “insha Allah, pengerjaan bangunan dilakukan siang malam, agar bisa segera dimanfaatkan,” harapnya.
Wakil Ketua BPK Republik Indonesia, Bahrullah Akbar, menyampaikan, bahwa untuk peningkatan kualitas pegawai, khususnya di instansi BPK kualitas dimulai dengan kenyamanan kerja yang merupakan bagian integral yang harus dibangun. “ Alhamdulillah kementerian PUPR, memperhatikan itu. Mudah-mudahan bisa mengikuti jejak-jejak selanjutnya dimanapun berada. Karena BPK setiap tahun menerima kurang lebih 500 pegawai, olehhnya itu kebutuhan mess itu sangat penting,” ungkapnya. (APP)
