TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr H Irianto Lambrie menegaskan bahwa kesehatan merupakan pondasi pembangunan manusia di Kaltara. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara gencar membangun bidang kehidupan utama. “Dalam Human Development Index (HDI), kesehatan juga menduduki tempat pertama. Dengan begitu, maka kepentingan kesehatan masyarakat harus merata. Termasuk untuk masyarakat di kawasan perbatasan,” kata Gubernur pada pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Perbatasan Tahun 2019 sekaligus melakukan penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemprov Kaltara dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan penyedia jasa transportasi udara dalam negeri di ruang pertemuan Gedung Gabungan Dinas (Gadis) Pemprov Kaltara, Rabu (6/11).
Dikatakan Irianto, pembangunan bidang kesehatan untuk masyarakat perbatasan utamanya, menjadi prioritas. “Ini, lantaran Pemprov Kaltara menetapkan target pada 2020 akan memantapkan daerah perbatasan sebagai daerah yang berdaya saing tinggi. Lalu, pada 2021, masyarakat perbatasan dapat hidup mandiri, aman dan damai,” tutur Gubernur.
Sekaitan dengan itu, Pemprov pun merealisasikan sejumlah program pengembangan dan pembangunan kesehatan. Salah satu andalannya, adalah program dokter terbang. Menindaklanjuti hal tersebut, kemarin Gubernur melakukan penandatanganan PKS dengan IDI, serta nota kesepakatan antara Pemprov Kaltara dengan PT ASI Pudjiastuti Aviation tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara No. 553.3/107/XI/2019, dan No. 068/ASIPA/MOU/XI/2019 dengan perwakilan PT ASI Pudjiastuti Aviation. Selanjutnya menandatangani nota kesepakatan antara Pemprov Kaltara dengan PT Aviastar Mandiri tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara No. 553/106/XI/2019, dan No. 050/ASM/AGR/XI/2019 yang dilakukan Gubernur Kaltara dengan perwakilan PT Aviastar Mandiri.
Diungkapkan Irianto, penandatangan PKS antara Pemprov Kaltara dengan IDI serta penyedia jasa transportasi udara, sejatinya bukan untuk melaksanakan program baru, karena sudah dilaksanakan yakni program Dokter Terbang. “Untuk kali ini, juga terkait dengan proyek perubahan yang dilakukan Sekprov Kaltara untuk Diklat PIM 1,” ucap Gubernur.
Dipaparkan Gubernur, Pemerintah Indonesia juga sudah menetapkan percepatan pembangunan perbatasan mulai 1994, utamanya di Kalimantan. Ini dikuatkan dengan sejumlah legitimasi, namun selama 5 tahun berjalan tak efektif realisasinya. Karena, tidak pernah ditindaklanjuti dengan rencana aksi dan penganggaran yang jelas. Lalu, dicabut tanpa ada pengganti Keppres tersebut. “Lalu, pada zaman Pemerintahan SBY dibentuklah Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Ini berkat intensifnya pemerintahan di Kalimantan mengusulkan perlunya pembentukan sebuah badan yang dapat mengelola kawasan perbatasan. Lembaga ini secara ex officio diketuai Mendagri,” ulas Irianto.
Dengan begitu, menurut Gubernur, apa yang terjadi di perbatasan saat ini, adalah hasil pemerintahan dari zaman Orde Baru hingga Kabinet Indonesia Maju. “Dari semua itu, yang patut mendapatkan apresiasi tinggi adalah komitmen tinggi dan jelas yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo,” ungkap Gubernur.
Di Kaltara sendiri, kini sedang berproses pembangunan PLBN Terpadu. Total ada 5 PLBN akan dibangun di Kaltara. Selain itu, saat ini juga sudah terbangun jalan beraspal mulus sekitar 3 kilometer di Kecamatan Krayan. Adapula program BBM Satu Harga di wilayah perbatasan. “Insya Allah, tahun depan akan tembus jalan dari Malinau ke Binuang. Mimpi terbesar saat ini, adalah adanya jalan beraspal dari Kalimantan Barat hingga Seimenggaris, Kaltara,” jelas Irianto.
Gubernur mengakui bahwa untuk membangun kawasan perbatasan tak bisa hanya berharap dari APBD. Namun, harus mampu mendapatkan dukungan APBN. Dari itu, butuh perjuangan untuk menggaet alokasi anggaran dari pemerintah pusat. “Apa yang didapatkan di perbatasan saat ini, tentunya belum sesuai dengan harapan yang diinginkan. Untuk itu, masih perlu perjuangan keras untuk membangun perbatasan menjadi daerah yang lebih baik dan mampu meningkatkan bargaining negara Indonesia terhadap negara tetangga,” papar Irianto. Pun demikian, ada sejumlah permasalahan yang patut diselesaikan di kawasan perbatasan Kaltara, diantaranya soal peredaran narkoba, penetapan tapal batas, pertahanan keamanan, dan lainnya.(humas)
