JAKARTA – Difasilitasi oleh Kantor Staf Kepresidenan RI, Kamis (15/9) kemarin dilakukan penandatanganan head of agreement atau perjanjian kerja sama antara PT Kayan Hidro Energi (KHE) dengan beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terkait pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Sungai Kayan Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara (Kaltara). Penandatanganan kerja sama yang dilakukan di Kantor Staf Kepresidenan RI tersebut, disaksikan langsung oleh Kepala Staf Kepresidenan RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie. Perjanjian ini, membuktikan semakin dekatnya realisasi pembangunan PLTA Kayan.
Ada dua kerja sama yang ditandatangani dalam kesempatan itu. Pertama, kerja sama pembangunan PLTA antara Synohydro Corporation Limited (konsorsium dengan PT SEPC) dengan PT Adhi Karya (persero), PT Hutama Karya, dan PT Brantas Abi Karya (persero).
Selain PLTA, perjanjian kerja sama juga dilakukan terkait pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi. Yaitu antara PT Pelabuhan Internasional Indonesia dengan PT Pelabuhan Indonesia IV (persero), terkait rencana kerja sama pengoperasian dermaga di Tanah Kuning, Bulungan, Kaltara.
Menanggapi perjanjian kerja sama tersebut, Gubernur menyebut ini sebagai momen yang berharga, sekaligus bersejarah. Diungkapkannya, rencana pembangunan PLTA sudah digagas sejak lama. Yaitu, sekitar 2009 lalu atau kurang lebih 10 tahun.
Dibandingkan dengan beberapa bendungan PLTA yang pernah dikunjungi, menurut Gubernur, realisasi pembangunan PLTA Kayan termasuk cepat. Dicontohkan bendungan Hoover di Colorado Amerika Serikat. Bendungan yang menghasilkan listrik sekitar 2.000 Megawatt (MW) lebih itu, dibangun dalam jangka waktu puluhan tahun. Begitu pun dengan bendungan Three Gorges di Republik Rakyat Tiongkok (RRT), yang digagas sejak 1930-an dan baru menghasilkan listrik pada 2012 lalu. Termasuk PLTA terdekat. Yaitu di Serawak, Malaysia. Yang juga memerlukan waktu berpuluh-puluh tahun.
Gubernur menjelaskan, perjalanan pembangunan PLTA Kayan bukan tanpa hambatan. Berbagai rintangan dihadapi. Namun, patut disyukuri hingga mendekati realisasi pembangunan, semua hambatan tersebut bisa teratasi.
Disampaikan Irianto, selain atas kegigihan pihak pemrakarsa, dalam hal ini PT KHE yang terus bekerja, dukungan pemerintah dari daerah hingga pusat juga telah membantu terealisasinya pembangunan PLTA yang diproyesikan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara ini. Termasuk juga dukungan dari seluruh masyarakat.
Lebih jauh, Irianto mengatakan, perjanjian kerja sama yang baru saja dilakukan adalah kerja sama B to B (business to business) atau kerja sama antar perusahaan. Diharapkan dengan kerja sama ini, semakin menguatkan optimisme pembangunan PLTA akan cepat terwujud. “Saya perlu tegaskan, perlu saya yakinkan bahwa Kaltara paling aman bagi investor. Dari itu, jangan ada kekhawatiran. Lagi pula, kita dari pemerintah daerah maupun pusat akan terus mengawal,” kata Gubernur meyakinkan kepada para pimpinan perusahaan yang hadir dalam acara itu.
Gubernur menyebutkan, nilai investasi pembangunan PLTA ini cukup tinggi. Untuk tahap pertama (Kayan I) dengan kapasitas 900 MW, diinformasikan nilai kontraknya mencapai sekitar USD 2,2 miliar atau sekira Rp 33 triliun (dengan nilai kurs Rp 15.000 per USD) ini. Sementara, untuk daya mampu hingga 9 ribu MW seperti yang direncanakan, nilai investasinya bisa mencapai Rp 500 triliun lebih. “Kita semua patut bersyukur. Karena keinginan kita bersama untuk membangun PLTA yang akan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara ini, insya Allah akan segera terwujud. Kita semakin optimis, dengan adanya kerja sama ini. Apalagi ada keterlibatan BUMN kita juga,” kata Gubernur.
“Saya juga mengajak, kepada seluruh pemangku kepentingan, tokoh masyarakat, dan utamanya kepada masyarakat memberikan doa dan dukungan untuk kelancaran pembangunan. Semua ini tidak akan berjalan dengan lancar, tanpa ada dukungan dari masyarakat. Terpenting juga, masyarakat, saya harapkan jangan mudah terpancing provokasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab,” timpalnya.
Ditegaskan Gubernur, pembangunan PLTA ini, pada dasarnya adalah untuk kepentingan masyarakat juga, untuk kesejahteraan masyarakat. Jika nantinya selesai dibangun, yang akan menikmati adalah masyarakat. “Kalau listrik sudah ada, investasi jalan. Otomatis tenaga kerja terserap, ekonomi masyarakat tumbuh, dan akhirnya kesejahteraan masyarakat yang didapat,” kata Irianto lagi.
Dipaparkan Gubernur, pembangunan PLTA Kayan akan terintegrasi dengan dua proyek nasional yang ada di Kaltara. Yaitu, KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi dan pembangunan Kota Baru Mandiri (KBM) Tanjung Selor. “Sebagian besar listriknya nanti akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan industri. Salah satunya industri smelter yang memang membutuhkan listrik yang besar,” urai Irianto.
Dalam kesempatan itu, Gubernur sempat menyinggung soal tenaga kerja. Irianto menegaskan, bahwa tenaga kerja yang digunakan tetap mengutamakan tenaga kerja lokal. Tentunya yang memiliki kemampuan dan telah tersertifikasi. “Untuk penggunaan tenaga kerja asing, baik yang dari RRT maupun negara lain, saya sudah sampaikan agar hanya khusus untuk tenaga-tenaga ahli yang memang di tempat kita belum ada. Jadi, tetap mengutamakan tenaga kerja lokal. Dan sekarang juga sudah kita siapkan tenaga kerja lokal yang berkompeten, melalui pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Staf Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Moeldoko mengatakan, pembangunan PLTA Kayan di Kaltara, sebagai upaya mewujudkan ketahanan energi di Indonesia. Utamanya, di wilayah Kalimantan dan Indonesia Timur pada umumnya.
Hal ini, lanjut Moeldoko, juga sejalan dengan rencana pemerintah memindahkan ibukota negara ke Kalimantan. “Yang jelas, kita dari KSP (Kantor Staf Presiden) akan terus mengawal, hingga pembangunan PLTA ini terwujud. Dan kita juga siap membackup, untuk penyelesaian apabila ada hambatan-hambatan di lapangan nanti,” tegas mantan Panglima TNI itu.(humas)
