JAKARTA – Pengimplementasian Peraturan Presiden No. 66 tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dinilai alami stagnasi. hal tersebut mendorong Merial Institute, yang merupakan lembaga kajian pembangunan pemuda (youth development) yang dikelola oleh para peneliti muda ini melakukan kunjungan audiensi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga RI pada Kamis (20/02/2020).
Pertemuan tersebut dihadiri oleh Bapak Menteri, Zainuddin Amali, Staf Khusus Kemenpora RI Syamsul Qomar, dan Asdep Kemenpora RI Abdul Rafur . Adapun Pihak Merial Institute diwakili Direktur Eksekutif Arief Rosyid,Direktur Riset Muh. Fadli Hanafi, Direktur Politik & Kebijakan Publik Denny Geovano, Direktur Program Fajar Hasanie, Direktur Media Ahmad Hafiz dan Direktur Administrasi Mardhiyah.
Dalam kesempatan tersebut, Arief Rosyid memaparkan tentang progres sejauh Perpres 66/2017, yaitu terkait adanya stagnansi dalam tahap implementasi dan upaya-upaya apa yang telah dilakukan oleh Merial Institute. Rendahnya pemahaman anak muda mengenai Indeks Pembangunan Pemuda turut menjadi keprihatinan bersama.
Lanjut arif, saat ditanya apa masukan yang bisa diberikan kepada Kemenpora RI dalam mengurai hambatan-hambatan yang sebelumnya telah dipaparkan.
“Apa yang diharapkan dan dicita-citakan tentang Indonesia Maju, sesungguhnya bisa terwujud jika fungsi koordinasi, Khususnya koordinasi lintas kementerian atau lembaga terkait pemuda ini sudah berjalan dan Kemenpora sebagai leading-sector ” jawab Arief Rosyid optimis .
Menteri Pemuda dan Olahraga , Zainuddin menjelaskan akan pentingnya peran pemuda kaitannya dengan bonus demografi yang di satu sisi bisa jadi peluang, di sisi lain juga bisa jadi ancaman. “Bonus demografi ini, jika tidak dikelola dengan baik akan menjadi boomerang.” ujar Zainuddin.
lanjut Zainuddin menjelaskan bahwa pihaknya akan melakukan peninjauan kembali terkait koordinasi lintas sektor dan dijadikan program prioritas.
“Terkait Kordinasi Lintas Sektor, akan kita tinjau kembali Perpres 66/2017 dan awali koordinasi lintas kementerian/lembaga ini sebagai program prioritas. Saya bertekad, agar ini semua dibulan Februari sudah clear.” ujar Bapak Zainuddin.
Merial Institute sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam perwakilan unsur masyarakat untuk terlibat dalam Kelompok Kerja (Pokja) Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan oleh Kemenpora RI, akan terus berpartisipasi dalam mendorong dan memastikan agar kebijakan pemerintah dapat terimplementasi sebaik-baiknya.
Dalam pertemuan tersebut Merial Institute yang diwakili Arif Rosyid, mengajukan Beberapa rekomendasi. Pertama, Perlunya Mengoptimalisasi koordinasi lintas sektor melalui Kemenpora sebagai leading-sector dan monitoring implementasi melalui Tim Koordinasi Nasional Pelayanan Kepemudaan. Kedua, Sesuai visi Presiden, hambatan pelayanan kepemudaan perlu diatasi dengan fokus kepada peningkatan kesempatan kerja, kemandirian dan kewirausahaan, serta perlindungan dari perilaku beresiko.
Ketiga, Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan diharapkan dapat segera dilaksanakan dan menjadi rujukan bagi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pelayanan Kepemudaan ditingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dengan indikator yang terdapat pada Indeks Pembangunan Pemuda (IPP). Keempat, Dokumen pendukung lain seperti Perda Kepemudaan di Pemerintah Daerah harus linear dengan Perpres 66/2017, Peraturan Menteri dan peraturan lainnya yang dibuat oleh Pemerintah Pusat.
Arif Menilai, Sejumlah rekomendasi di atas tidak akan lepas dari tanggung jawab Merial Institute sebagai salah satu bagian yang tidak terpisahkan dalam perwakilan unsur masyarakat dalam Pokja Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan oleh Kemenpora RI. ” Atas amanah, tanggung jawab, dan kepercayaan besar tersebut Merial Institute akan terus setia mendorong dan memastikan agar kebijakan Pemerintah dapat terimplementasi dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya,” Tegas Arif. (APP)
