JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mendorong pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan Pancasilais. Menurutnya, kedua variabel tersebut dibutuhkan menuju Indonesia yang semakin aman. Hal itu dikatakannya dalam Seminar Sekolah Sespimti Polri di The Opus Grand Ballroom The Tribata, Jakarta, Jumat (08/11/2019).
“Saya melihat topik SDM itu ada dua variabel besar, yakni SDM yang unggul dan Pancasilais serta variabel aman, saya melihat ini sebagai sesuai yang real (nyata) bukan hanya sebagai slogan,” kata Mendagri.
Ia menambahkan, dengan prediksi terkait potensi bangsa Indonesia ke depan, dibutuhkan 3 kekuatan utama yang akan menunjang hal tersebut.
“Para peneliti yang future atau prediksi ke depan di antaranya Indonesia akan menjadi negara dominan, bahkan di tahun 2045 negara Indonesia akan menjadi negara keempat kekuatan ekonomi di dunia di bawah Cina, USA, India, dan Indonesia keempat, ini didukung oleh tiga syarat, yakni angkatan kerja yang besar, SDA yang melimpah, dan memiliki luas wilayah yang besar untuk mengakomodir mesin produksi,” jelasnya.
Dalam menunjang hal tersebut, stabilitas politik dan keamanan menjadi kunci penting yang tak dapat dilepaskan.
“Syaratnya untuk mencapai itu adalah stabilitas politik dan keamanan, sepanjang tidak terjadi konflik di antara kita maka akan aman saja, ini menjadi persyaratan yang paling penting,” terang Mendagri.
Namun, keadaan yang demikian, akan mudah diwujudkan dengan kekuatan SDM yang berkualitas. Oleh karena itu, ia mendorong untuk membuat program-program yang dapat meningkatkan kapasitas SDM.
“Kuncinya di mana SDM jauh lebih penting dari SDA. Oleh karena itu, kita harus menggenjot SDM melalui program-program baik formal maupun informal. Kita menghadapi bonus demografi yang besar, kalau dimanfaatkan maka kita akan memiliki SDM yang berkualitas, kalau tidak maka akan menjadi bencana demografi,” tutur Mendagri.
Tak hanya berkaitan dengan SDM unggul yang berkualitas, ia juga menekankan asas Pancasila dalam pembangunan SDM. Menurutnya, Pancasila dapat menjadi border agar SDM dan demokrasi di Indonesia tak menjadi bebas.
“Kuncinya kita kembali ke demokrasi yang Pancasila, pada nilai-nilai asli kita, Pancasila harus digalakkan pada semua tingkatan strategis operasional sampai ke law (hukum). Adanya BPIP, empat pilar oleh MPR, program tepat sasaran dalam rangka untuk menguatkan kembali termasuk regulasi yang dibatasi berdasarkan lima sila yang ada, sehingga tidak terlalu liberal atau bebas,” tegasnya. (*)
